BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Setelah hampir 35 tahun tanpa kepastian hukum, korban relokasi pembangunan Jembatan Glendeng akhirnya mengadukan nasibnya ke Komisi A DPRD Bojonegoro. Sebanyak 27 warga Desa Kalirejo yang terdampak proyek jembatan sejak 1996 mengaku hingga kini masih menempati Tanah Kas Desa (TKD) tanpa sertifikat yang sah.
Perwakilan warga menegaskan, saat relokasi berlangsung mereka hanya menerima uang bongkar dan pemindahan rumah, namun tidak pernah mendapatkan ganti rugi tanah secara utuh.
“Kami ini korban relokasi. Sudah hampir 30 tahun tidak ada kejelasan. Tanah yang kami tempati tidak bisa disertifikatkan. Kami hanya ingin kepastian hukum,” tegasnya di hadapan Komisi A, Rabu (27/2/2026).
Warga mengaku sudah berulang kali menempuh jalur mediasi melalui pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, persoalan tersebut tak kunjung menemukan titik terang. Mereka berharap pemerintah daerah hadir memberikan solusi konkret tanpa membebani warga dengan biaya besar.
Sementara itu, Sekretaris Desa Kalirejo, Weli Teguh Saputro, membenarkan bahwa lahan yang ditempati warga merupakan tanah bengkok perangkat desa.
“Statusnya masih tanah kas desa, tepatnya bengkok carik. Sejak relokasi hingga sekarang administrasinya belum tuntas,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, Joko Lukito, menyatakan regulasi lama dan aturan saat ini memang tidak selaras.
“Regulasi masa lalu dan sekarang tidak nyambung. Kami akan konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri jajaran DPMPD, pemerintah Desa Kalirejo, serta perwakilan 27 warga terdampak pembangunan Jembatan Glendeng.
