BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk menu kering selama bulan Ramadan memicu sorotan tajam dari publik, ramai di media sosial dan pemberitaan. Dari sini Ketua Komisi C DPRD yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, meminta seluruh Kepala Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi (SPPG) segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ramai terkait menu MBG kering di bulan Ramadhan, baik itu di medsos maupun pemberitaan. Kami mengharapkan kepada semua Kepala SPPG untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, baik itu terkait menu, gizi maupun kewajaran,” tegas Mas Pri sapaan akrabnya, Selasa (24/2/2026).
Dia menekankan evaluasi penting dilakukan agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memastikan asupan gizi yang layak bagi para penerima manfaat meskipun dalam suasana ibadah puasa.
Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan dapur menjadi tantangan tersendiri. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas maupun standar gizi menu.
“Kami sangat memahami bahwa saat ini semua harga komoditas mahal. Tetapi kualitas menu dan kandungan gizi tetap harus diperhatikan agar program ini tidak melenceng dari tujuannya,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi C DPRD berencana mengundang pihak SPPG untuk duduk bersama dalam forum terbuka guna membahas persoalan tersebut dan mencari solusi konkret.
“Kami akan mengkonfirmasi ke pihak SPPG untuk kami ajak diskusi dengan cara mengundang mereka, agar ada perbaikan yang konkret,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) agar penyusunan menu MBG tetap mengacu pada kaidah serta standar gizi yang tepat selama Ramadhan.
“Termasuk kami akan mengkonfirmasi Ketua Persagi terkait pembuatan menu MBG, supaya penyusunan menu benar-benar sesuai kaidah gizi,” pungkasnya.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bojonegoro tetap berjalan optimal dan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi para siswa penerima manfaat.
