BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Mantan anggota DPRD Bojonegoro, Agus Rismanto, mengaku kerap menerima keluhan dari para kepala desa penerima BKKD 2025. Kata dia, banyak kepala desa merasa takut kesandung kasus hukum saat mengelola anggaran itu.
“Saya sering menerima curhatan kepala desa penerima BKKD tahun 2025. Mereka takut terdapat kesalahan. Beberapa mengaku diarahkan membeli material atau menunjuk pelaksana tertentu oleh oknum, sehingga mereka tidak leluasa menentukan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa,” ujar Agus, Jumat (20/2/2026).
Agus mencontohkan perbedaan harga material beton ready mix jenis FC 30 di lapangan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Pemkab Bojonegoro.
Mereka mencontohkan harga beton FC 30 Rp1,259 juta per meter kubik, sementara HPS yang tercantum di Pemkab Bojonegoro sebesar Rp1.095.384 per meter kubik.
“Artinya, ada selisih harga yang cukup besar per kubiknya. Jika dikalikan dengan kebutuhan volume beton untuk pembangunan jalan di tiap desa, dan dikalikan jumlah desa, nilainya tentu sangat signifikan. Hal ini menyebabkan ada potensi kemahalan harga yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara ,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di TA 2025 mengalokasikan BKKD senilai Rp757 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana di seluruh desa se- kabupaten.
Saat pelaksanaan, sejumlah pihak menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur desa yang belum optimal. Hal ini diduga karena pengelolaan proyek tidak sepenuhnya dikerjakan tim desa.
Sementara itu, sumber dari Kades, pihaknya tidak memiliki keleluasaan menentukan kualitas material infrastruktur. Pengadaan material itu memakai sistem zonasi.
“Zonasi berbelanja material membatasi desa menentukan sendiri. Meskipun, harga material ada selisih cukup jauh,” akunya.
Selain soal harga, sejumlah Kades mengeluh kualitas beton ready mix untuk ngecoe jalan desa dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kemudian hari.
“Sudah banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi terkait pengelolaan BKKD. Kami tentu tidak ingin mengalami hal serupa. Terus terang, kami bingung akan kondisi ini,” ujar sumber Kades.
