BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Awards) Jawa Timur 2025 yang digelar di Kabupaten Bojonegoro menjadi ajang prestisius bagi badan publik dalam menegaskan komitmen transparansi.
Pada tahun ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat Informatif, kategori tertinggi dalam standar penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.
Agenda penganugerahan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, BUMD, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan desa.
Komisioner Komisi Informasi Jatim, Edi Purwanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan tahun ini merupakan hasil dari proses monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar sepanjang tahun 2025 dengan prosedur penilaian yang ketat dan terukur.
Menurut Edi, terdapat 233 badan publik yang menjadi peserta monev. Dari jumlah tersebut, hanya 142 badan publik atau sekitar 61 persen yang mengembalikan kuesioner dan mengikuti seluruh rangkaian penilaian.
Dari peserta yang lolos tahapan lengkap, sebanyak 47 badan publik berhasil meraih predikat Informatif, sementara 22 badan publik masuk kategori Menuju Informatif. Selebihnya, tercatat berada pada kategori Tidak Informatif.
“Capaian kategori Informatif masih berada di angka 33 persen dari total peserta. Ini menjadi catatan bagi kita semua agar partisipasi sekaligus kualitas keterbukaan informasi dapat meningkat pada tahun berikutnya,” ujar Edi.
Pada kategori OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sejumlah instansi tercatat meraih predikat Informatif dengan skor tinggi.
Diskominfo Jawa Timur menjadi peraih skor tertinggi dengan capaian 99,48. Disusul Sekretariat Provinsi Jatim (98,78), RSUD Dr. Soetomo (97,91), RSUD Dr. Saiful Anwar (97,45), RSUD Dr. Soedono (97,43), serta beberapa instansi strategis lainnya seperti DLH Jatim, Dinas Sosial Jatim, dan Bappeda Jatim.
Pada kategori pemerintah kabupaten/kota, Kota Surabaya kembali menunjukkan dominasi dengan skor 99,90.
Posisi berikutnya ditempati Kota Mojokerto (99,45) dan Kota Madiun (98,90). Sementara pada kategori desa, Pemerintah Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro menjadi peraih nilai tertinggi dengan skor 96,11.
Komisi Informasi Jatim juga memberikan penghargaan Mitra Strategis kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan keterbukaan informasi.
Di antaranya Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Budiyono, Kepala Ombudsman RI Jatim Agus Mutaqin, KPID Jatim Royin Fauzina, Kepala BPKAD Jatim Sigit Panuntun, Kepala Bappeda Jatim Muhammad Yasin, serta Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.
Untuk kategori BUMD, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) meraih predikat Menuju Informatif dengan skor 89,30.
Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto, menyampaikan apresiasi atas kembali diraihnya predikat Informatif pada tahun ini.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan semata pengakuan, tetapi cerminan komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, terutama terkait pelaksanaan program Bangga Kencana.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki layanan informasi publik. Ini bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi komitmen moral untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sukamto.
Ia turut mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa. Menurutnya, peran media sangat penting dalam memperluas jangkauan informasi program Bangga Kencana kepada masyarakat.
Ke depan, BKKBN Jatim berkomitmen menyempurnakan berbagai kekurangan dan memperkuat transparansi melalui program Quick Win Bangga Kencana.
Komisi Informasi Jawa Timur menutup acara dengan penyerahan plakat kepada seluruh badan publik yang meraih predikat Informatif.
Edi menegaskan bahwa Jatim saat ini berada dalam jajaran tiga besar nasional untuk indeks keterbukaan informasi publik.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan instrumen krusial untuk mendorong partisipasi publik dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah pintu untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
