BERITABANGSA.ID, KEDIRI – Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh untuk segera memberikan kepastian penggunaan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus, dalam rapat kerja yang digelar di Jakarta pada Selasa (18/11/2025).
KH An’im menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret, meskipun survei teknis terhadap Bandara Dhoho telah dilakukan.
Ia membandingkan proses tersebut dengan Embarkasi Yogyakarta yang lebih cepat mendapatkan persetujuan operasional.
“Embarkasi Jogja sudah disurvei, Kediri juga sudah disurvei. Tapi kenapa Kediri belum bisa dipastikan untuk musim haji 2026?” ujar KH An’im, ditemui, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, ketidakpastian tersebut berdampak langsung bagi jemaah haji dari wilayah selatan-tengah Jawa Timur, seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Nganjuk.
Selama ini, jemaah dari daerah tersebut harus menempuh perjalanan jauh menuju Bandara Juanda Surabaya.
“Jarak tersebut berat bagi jemaah, terutama yang berusia lanjut,” katanya.
KH An’im meminta Kementerian Haji dan Umroh menetapkan target penggunaan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji pada 2027.
Ia meminta adanya tahapan kerja yang jelas untuk memastikan percepatan tersebut.
“Harapan kami, Bandara Dhoho bisa digunakan pada 2027,” ujarnya.
Ia juga menilai Bandara Juanda semakin padat dan sudah tidak ideal menampung seluruh jemaah dari Jawa Timur.
Embarkasi tambahan di Kediri dinilai dapat mengurangi beban dan mendistribusikan jemaah lebih merata.
Pemerintah diminta segera memberikan jawaban terkait kesiapan dan penetapan Bandara Dhoho Kediri agar daerah memiliki kepastian dalam penyelenggaraan haji di tahun mendatang.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
