BERITABANGSA.ID, BANYUWANGI – Pernyataan kontroversial Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, yang menyebut 80 persen kepala desa (Kades) di Banyuwangi korupsi, membakar emosi Kades. Sebanyak 187 Kades se Banyuwangi meluruk DPRD, Senin (17/11/2025).
Aksi berjalan tertib. Mereka menuntut klarifikasi pernyataan tersebut. Dikawal pasukan Polresta Banyuwangi, mereka dipimpin Ketua ASKAB (Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi), Budiharto, diterima Ketua DPRD, Made Cahyana Negara bersama pimpinan dewan.
Pertemuan tertutup di ruang sidang utama, berlangsung selama dua jam. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD dan Wakil Ketua, lengkap para ketua fraksi. Hadir pula Asisten Pembangunan dan Pemerintahan Setda, Muhammad Yanuar Bramuda.
Usai pertemuan, Ketua ASKAB Budiharto menegaskan tuntutan Kades, ini dikemas silaturahmi. Pernyataan itu dinilai mencoreng nama baik para Kades se-Banyuwangi.
“Kita ke sini untuk silaturahmi dan meminta klarifikasi. Itu saja. Dan Alhamdulillah semua sudah clear. Tadi sudah dijelaskan semuanya kepada kita. Jadi masalahnya sudah kita anggap selesai,” ujar Budiharto, Selasa (18/11/2025).
Suwito pun minta maaf terbuka. “Saya mencabut pernyataan saya”.
Sebelum para Kades meninggalkan halaman gedung dewan, Suwito menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mencabut pernyataannya.
“Sebagai manusia saya menyatakan permohonan maaf. Dan saya mencabut pernyataan saya. Ke depan, saya berharap kita bersama-sama dengan para Kades mengawal program-program pemerintah agar tepat sasaran,” ujar Suwito.
Permintaan maaf ini disambut hangat meski menyisakan catatan mendalam terkait dampak dari ucapan seorang pejabat publik terhadap suasana kondusif di daerah.
Banyak pihak menilai pernyataan Suwito sangat kontra produktif, terlebih di tengah upaya Pemkab Banyuwangi dan para Kades untuk mengangkat marwah desa melalui berbagai program pemberdayaan.
Salah satunya adalah program desa tematik, yang diluncurkan Bupati Ipuk Fiestiandani pada Mei 2024. Program ini bertujuan memaksimalkan pengelolaan potensi desa, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Di sisi lain, komitmen para Kades dalam mendukung ikon budaya Banyuwangi juga terlihat pada gelaran festival gandrung sewu 2025, di mana 50 Kades ikut menari bersama lebih dari 1.400 penari gandrung.
Kades Tambong, Kecamatan Kabat, Agus Hermawan, menegaskan keterlibatan mereka menunjukkan kecintaan para Kades terhadap Banyuwangi, bukan karena tekanan.
“Tidak semua Kades berdarah Osing. Tapi jelas, semua Kades mencintai Banyuwangi. Mereka merasa berkewajiban mendukung Gandrung sebagai ikon. Mereka menari bukan karena dipaksa, tapi karena bangga,” tegasnya.
Dengan berbagai ikhtiar untuk membesarkan desa, tudingan korupsi yang sempat viral di media sosial tersebut dinilai tidak hanya melukai, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.
Hingga berita diturunkan, belum ada keterangan lanjutan dari pihak legislatif terkait langkah internal yang mungkin diambil pasca-polemik tersebut.
Namun, klarifikasi dan permintaan maaf Suwito setidaknya telah meredakan ketegangan di lapangan.
