BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberi sosialisasi petunjuk teknis bantuan keuangan desa yang bersifat khusus kepada desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa 2025 kepada 33 desa di se-kabupaten di ruang Partnership lantai IV.
Hadir Wakil Bupati, Nurul Azizah, Kepala Dinas Sosial, Pj Sekdakab, 33 kepala desa, Camat, OPD dan instansi terkait, Selasa (28/10/2025).
Dalam arahannya Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, meminta seluruh pemerintah desa memahami mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaan BKK untuk pengadaan mobil siaga desa.
Selain itu, Nurul Azizah menegaskan program mobil siaga desa merupakan bentuk nyata komitmen Pemda untuk memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Selanjutnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di TA 2025, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,638 triliun, terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,042 triliun. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi Rp4,595 triliun.
“Sementara belanja daerah mencapai Rp7,4 triliun, dengan selisih ditutup melalui pembiayaan netto termasuk Silpa tahun sebelumnya. Berdasarkan audit BPK, SILPA Bojonegoro tahun 2024 mencapai Rp3,7 triliun,” terang Nurul.
Wakil Bupati juga menanggapi sorotan publik terhadap dana tersebut yang ramai diperbincangkan di media sosial.
“Dengan nilai anggaran yang disebutkan bukan dana nganggur tetapi uang tersebut berada di kas daerah (RKUD), sebagian ditempatkan dalam deposito dan giro sesuai ketentuan perbendaharaan. Keuntungannya justru kembali menjadi pendapatan daerah melalui bunga bank,” tambahnya.
Dia juga melanjutkan, adapun posisi kas real daerah per akhir September 2025 sebesar Rp3,6 triliun, karena belanja bulan November dan Desember belum terealisasi. Dua bulan terakhir itu masih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar, di antaranya untuk program Universal Health Coverage (UHC) senilai Rp21 miliar per bulan atau Rp238 miliar per tahun.
“Masih terdapat Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (BKK) yang belum dicairkan sebesar Rp86 miliar, serta program pengadaan 33 unit Mobil Siaga Desa yang kini tengah dalam proses sosialisasi, dan seluruh dana itu sudah memiliki peruntukan jelas. Tidak ada uang daerah yang dibiarkan mengendap tanpa tujuan,” ujarnya.
Mantan Sekda Bojonegoro juga menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat tidak diterima sekaligus di awal tahun, melainkan bertahap, bahkan sebagian baru turun setelah perubahan APBD. Hal itu membuat serapan anggaran tidak bisa langsung maksimal di awal tahun.
Pada 2026, pemerintah pusat akan mengurangi transfer ke daerah sebesar sekitar Rp1,2 triliun dan pendapatan Bojonegoro tahun depan diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 4,3 triliun, di mana PAD hanya sekitar Rp1 triliun.
“Àan setengahnya dikelola secara swadana oleh empat rumah sakit daerah yakni RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RS Sumberrejo, RS Padangan, dan RS Kepohbaru.
Sehingga, PAD riil yang masuk kas daerah hanya sekitar Rp480 miliar. Dengan pendapatan sekitar Rp3,8 triliun, Bojonegoro masih harus membiayai belanja pegawai sebesar Rp2,3 triliun, dana abadi Rp500 miliar, dan UHC Rp258 miliar, serta berbagai program seperti beasiswa, BKK, dan bantuan sosial tenaga kerja.
“Artinya, tanpa efisiensi, anggaran kita tidak akan cukup menopang pembangunan tahun depan,” tegas Wabup.
Oleh karena itu, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi di seluruh OPD, terutama pada kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti perjalanan dinas dan seremonial.
Diharapkan dengan efisiensi tersebut, realisasi belanja OPD ditargetkan maksimal 70%, sehingga SILPA sebesar Rp 2,3 triliun dapat dipertahankan untuk menopang program pembangunan tahun 2026.
Melalui kebijakan efisiensi itu pula, Pemkab Bojonegoro memastikan seluruh 428 desa di Kabupaten Bojonegoro menerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahun 2025, termasuk Desa Kebo Kidul yang baru pertama kali menerima tahun ini.
33 desa yang mendapatkan mobil siaga desa, sebagai upaya memperkuat layanan sosial dasar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 hanya 162 desa yang menerima BKD dengan total anggaran Rp 187 miliar, sedangkan pada tahun 2025 meningkat drastis menjadi Rp806 miliar.
“Hal ini menunjukkan komitmen kuat Bupati Setyo Wahono untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bojonegoro,” tuturnya.
Wabup menutup arahannya dengan ajakan agar seluruh kepala desa dan perangkatnya dapat bersinergi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
“Kalau ada desa yang pembangunannya tampak berbeda, bukan karena pilih kasih, tetapi karena kemampuan anggaran setiap tahun memang berbeda-beda. Yang penting, semuanya tetap berjalan untuk kemakmuran masyarakat Bojonegoro,” tutupnya.
