BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 Senin, 13 Oktober 2025 menuai gelombang protes dan kecaman karena melecehkan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri.
Tagar #BoikotTrans7 pun langsung menjadi trending topic di berbagai platform media sosial, terutama X (sebelumnya Twitter).
Publik menilai narasi dalam tayangan itu tidak beretika dan merendahkan martabat kiai sepuh KH Anwar Manshur.
Tayangan tersebut menampilkan voice over yang dianggap keliru, provokatif, dan jauh dari nilai-nilai penghormatan terhadap kehidupan pesantren.
Salah satu segmen dengan judul provokatif “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?” menjadi pemicu utama kemarahan publik.
Narasi dalam segmen itu dinilai menyesatkan dan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang sarat dengan nilai kesederhanaan dan penghormatan terhadap guru.
Salah satu penggalan narasi yang menuai amarah warganet berbunyi:
“Ketemu kiai-nya masih ngesot dan cium tangan. Dan ternyata yang ngesot itulah yang ngasih amplop. Netizen curiga bahwa bisa jadi inilah kenapa sebagian kiai makin kaya raya.”
Disusul dengan kalimat tambahan, “Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit enggak sih?”
Ungkapan tersebut dianggap melecehkan simbol kehormatan dalam tradisi pesantren. Banyak pihak menyebut konten semacam itu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi merusak citra ulama dan hubungan sosial antarumat beragama.
Salah satu pengguna X menulis:
“Acara pemberitaan sampah kaya gini emang cara yang paling mudah dan murah. Beritanya dibangun tanpa observasi, riset, wawancara, lalu membuat kesimpulan sesuai yang ada di tempurung kepala mereka.”
Menanggapi reaksi publik yang meluas, Production Director TRANS7, Andi Chairil, menyampaikan permohonan maaf atas tayangan yang dinilai menyinggung masyarakat pesantren. Namun, permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya meredam gelombang kritik.
Di Jawa Timur, dua tokoh perempuan turut bersuara yakni, anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Royin Fauziana.
Senator Lia Istifhama menyoroti pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
“Sudah sangat jelas, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
Maka jangan sampai ada oknum yang mengalihkan fungsi mulia penyiaran menjadi sumber provokasi. Kalau hanya mencari viral, maka ia pun akan berhadapan dengan dua mata pisau. Ketika dibuat hanya untuk provokasi demi viral, suatu saat akan menjadi kesalahan fatal.
Selain menyoroti regulasi, Ning Lia (sapaan akrabnya, Red), juga mengingatkan publik agar tidak terjebak pada aksi provokasi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya.
“Maka jadilah perekat sosial, jangan perkeruh suasana. Yang tidak tahu situasi asli atau fakta sesungguhnya, seharusnya menahan diri jika tujuannya hanya mencari popularitas. Menahan diri dan mempelajari masalah secara utuh adalah tindakan yang mulia,” ujarnya.
