BERITABANGSA.ID, JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang menutup masa reses dengan catatan sejumlah persoalan krusial yang dikeluhkan warga, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga penghentian layanan jaminan kesehatan. Temuan ini mengemuka dalam sidang paripurna internal yang digelar di ruang rapat utama DPRD Jombang.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengatakan bahwa aspirasi warga yang dihimpun selama masa reses akan dibawa ke rapat paripurna resmi pada 30 Juli mendatang sebagai dasar penyusunan program prioritas pembangunan.
“Mayoritas masyarakat menyuarakan dua isu utama: perbaikan jalan dan keberlanjutan jaminan kesehatan. Dua hal ini dianggap paling mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kesejahteraan warga,” kata Hadi.
Politikus PKB itu menjelaskan bahwa banyak ruas jalan di berbagai kecamatan dilaporkan mengalami kerusakan parah, namun belum tersentuh program pemeliharaan. Di sisi lain, pemutusan layanan jaminan kesehatan oleh pemerintah dinilai mempersulit akses warga terhadap fasilitas kesehatan dasar.
“Keluhan soal jaminan kesehatan tidak hanya datang dari kalangan kurang mampu, tetapi juga dari kelompok pekerja informal yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk akses layanan kesehatan,” ujar Hadi.
Ia menegaskan bahwa hasil reses menjadi bagian penting dari mekanisme perencanaan pembangunan, bersama dua pendekatan lainnya, yaitu teknokratik (melalui OPD) dan partisipatif (melalui Musrenbang dari desa hingga kabupaten).
“Reses adalah pendekatan politis yang sangat strategis. Anggota dewan turun langsung ke masyarakat, dan suara mereka harus dikawal agar tidak berhenti sebagai laporan formal belaka,” tambahnya.
DPRD Jombang, kata Hadi, akan memastikan aspirasi ini masuk dalam pembahasan anggaran dan kebijakan di masa sidang caturwulan ketiga yang baru saja dibuka.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menindaklanjuti seluruh keluhan warga,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
