BERITABANGSA.ID, SIDOARJO – Seratus hari paska dilantik menjadi pimpinan daerah, Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana menuai sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setempat.
HMI Sidoarjo, menyampaikan kritik melalui aksi demo bertajuk catatan hitam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Dandi Amar Rizky B, Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo, menyampaikan bahwa janji-janji kampanye pasangan kepala daerah itu masih jauh dari realisasi di lapangan. Ia menilai banyak persoalan mendasar belum tersentuh secara substansial.
“Seratus hari ini bukan hanya soal seremoni. Kami menilai belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama soal banjir dan transparansi anggaran,” kata Dandi dalam orasinya, Selasa (3/6/2025).
Dalam aksi unjuk rasa ini, HMI mengungkap tujuh poin utama kelemahan kinerja pemerintahan Subandi-Mimik:
Pertama, penanganan banjir dinilai masih lemah, terutama di wilayah Waru, Taman, dan Porong. Lalu transparansi program prioritas tidak terbuka ke publik.
Ketiga program 20.000 beasiswa belum dijelaskan secara rinci, keempat kurangnya keberpihakan terhadap pemuda dalam kebijakan, kelima minimnya inovasi dan keberanian dalam penyelesaian substansi masalah publik.
Keenam dan ketujuh, yakni evaluasi kinerja OPD belum dilakukan secara terbuka dan kesan simbolis lebih dominan dibanding capaian nyata di lapangan.
Dari sini, HMI mengajukan 9 tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain evaluasi transparan terhadap kinerja 100 hari, realisasi program secara konkret, hingga penghentian politik transaksional dalam pengambilan kebijakan.
HMI menegaskan langkah mereka bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar program prioritas benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Kritik kami adalah bentuk cinta terhadap daerah. Sidoarjo butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Menanggapi kritik itu, Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, sebelumnya telah menandatangani pakta integritas bersama HMI, sebagai bentuk komitmen moral dan politik dalam mengawal 14 program prioritas Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pakta itu, pemerintah menyatakan kesiapan membuka informasi pelaksanaan program prioritas, memberikan ruang evaluasi bersama, dan menerima kritik secara terbuka.
“Kami menyepakati prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial. Kelompok rentan dan pemuda akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program,” tertulis dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Pakta tersebut juga memuat ketentuan bahwa jika ditemukan penyimpangan, maka mahasiswa berhak menyampaikan koreksi terbuka kepada publik.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id.
