BERITABANGSA.ID, MADIUN – Acara peringatan hari anti korupsi se dunia (Hakordia) di lapangan Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun menyisakan masalah serius.
Pasalnya, lokasi perayaan Harkodia 2024 itu menempati tanah lapangan yang jadi sengketa. Ada kepemilikan ganda. Pemdes Balerejo vs Pemkab Madiun.
Tri Susilowati, Kepala Desa Balerejo, mengatakan awal 2023 mendadak muncul plakat di area lapangan yang bertuliskan “Aset Milik Pemkab Madiun” disertai nomor sertifikat dan tahun penerbitan.
“Pertama kali yang mengetahui hal itu adalah warga, kok ada plakat aset milik Pemkab Madiun di lapangan, padahal desa juga punya sertifikatnya,” jelasny, Kamis (12/12/2024).
Setelah kejadian tersebut, ada beberapa pihak dari Pemkab Madiun meminta kepala desa untuk menyerahkan tanah aset desa tersebut ke Pemkab Madiun, namun selalu ditolak meski telah ditunjukkan sertifikat kepemilikan oleh Pemkab Madiun yang terbit pada 1985.
“Bahkan dulu pernah Pemkab Madiun, mau ada event di sini, pinjam lokasi, beruntungnya saya teliti, di keterangan surat ternyata penyerahan aset desa, ya saya tidak mau tanda tangan, dan anehnya di sertifikat yang milik Pemkab, nama-nama saksi yang semuanya sudah meninggal dunia itu salah dalam penulisan,” lanjutnya.
Lapangan Desa Balerejo merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes) setempat.
Selain itu, menurut para tokoh masyarakat lapangan itu sebagian besar merupakan hasil hibah dari warga.
Hingga pada 2018 pihak Pemdes mendaftarkan tanah lapangan ke program PTSL guna mendapat sertifikat resmi.
“Lapangan di Desa Balerejo adalah salah satu penunjang PADes, jadi mohon untuk bisa dikembalikan ke masyarakat Desa. Kami juga memiliki sertifikat resmi,” tukasnya.
