Nampaknya, antara teori welfare state dengan kenyataan kesejahteraan sosial seperti api jauh dari panggang. Dimana, negara-negara penganut negara kesejahteraan telah mengalokasikan 40 persen lebih anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat.
Rerata negara-negara penganut negara kesejahteraan adalah negara Nordik, seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, Filandia, dan lain sebagainya. Mereka berpandangan kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara. Sehingga negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.
Sebenarnya, hak-hak dasar warga negara sudah diatur pada Pasal 27, 28, 31, 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Namun, dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut perlu ditingkatkan. Bila tidak, seperti pandangan Siswono Yudo Husodo, menyebut Indonesia negara kesejahteraan yang belum sejahtera.
Berkelindan dengan kondisi di atas, rasion d’etre Prabowo menjadi presiden menawarkan solusi atas sengkarut program kesejahteraan rakyat. Ada 4 program dari 8 program hasil terbaik transformasi bangsa, antara lain:
Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis bagai siswa sekolah dan atau pesantren. Selain makan bergizi bagi ibu hamil dan anak Indonesia.
Ketiga, pencetakan sawah baru dan peningkatan produksi hasil pertanian untuk menciptakan lumbung pangan di tingkat desa, daerah dan nasional.
Ketiga, peningkatan layanan tambahan dari berbagai kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha yang sudah ada untuk mengurangi kemiskinan ekstrim.
Keempat, peningkatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, pemberian BLT, serta penyediaan rumah bersanitasi baik bagi generasi milenial, Gen Z dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
Dari 4 program Prabowo di atas, saat ini masih belum bisa dinilai. Sebab, ia belum melaksanakan politik anggaran yang sesuai dengan Asta Citanya. APBN 2024 dan 2025 disusun oleh Presiden Jokowi. Sedangkan, Prabowo baru bisa masuk efektif pada Perubahan APBN dan APBN murni pada tahun-tahun berikutnya.
Dari 4 program Prabowo di atas, saat ini masih belum bisa dinilai. Sebab, ia belum melaksanakan politik anggaran yang sesuai dengan Asta Citanya. APBN 2024 dan 2025 disusun oleh Presiden Jokowi. Sedangkan, Prabowo baru bisa masuk efektif pada Perubahan APBN dan APBN murni pada tahun-tahun berikutnya.
Meskipun Jokowi sudah mengakomodir visi misi dan program Prabowo. Wabilkhusus makan siang gratis yang menelan anggaran Rp71 triliun lebih. Namun, ini tak bisa otomatis bisa dilaksanakan langsung karena pemekaran jumlah anggota Kabinet Merah Putih yang melebihi jumlah kabinet Jokowi.
Reorganisasi kabinet dan jajarannya di bawah, mau tak mau, harus disesuaikan dengan nomenklatur kabinet baru serta anggaran yang tersedia. Inilah tantangan dari 100 hari pemerintah Prabowo untuk membangun peta jalan kesuksesannya dalam memimpin Indonesia 5 tahun mendatang.
(*) Penulis adalah Pendiri Eksan Institute dan Penulis Buku
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
