Yang pasti, endorsement itu telah menimbulkan kontroversi yang meluas di tengah-tengah masyarakat. Sedikit banyak, kontroversi Prabowo memupus tuntutan netralitas aparatur negara yang dipersoalkan oleh banyak pihak.
Sebagai pembelajar para tokoh besar yang baik, seperti dalam bukunya, “Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto”, Prabowo pasti menyadari kebenaran pernyataan Presiden John F Kennedy berikut ini:
“My loyality to my party ends when my loyality to my country begins (loyalitasku pada partaiku berakhir manakala loyalitasku pada negaraku dimulai)”.
Alhasil, endorsement Lutfie-Yasin harus menjadi kasus yang pertama dan terakhir. Kasus semisal tak boleh terjadi kembali. Apalagi, calon gubernur Jawa Tengah dari kedua belah pihak adalah mantan perwira tinggi TNI/Polri yang notabene para yunior Prabowo di militer.
Andika Perkasa adalah mantan Panglima TNI, dan Lutfie adalah mantan Kapolda Jawa Tengah. Memang, Pilgub Jateng menjadi medan pertempuran para bintang yang berbeda haluan pada Pilpres 2024 lalu. Andika adalah tim kampanye Ganjar-Mahfud, sementara Lutfie merupakan tim pemenangan Prabowo-Gibran.
Dalam konteks ini, kenegarawanan Prabowo diuji, apakah dalam pemenangan calon kepala daerah lebih menempatkan diri sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ataukah sebagai Presiden Republik Indonesia? Pilihan Prabowo sangat menentukan penilaian publik tentang derajat kenegarawanannya sebagai orang nomor satu di Nusantara.
(*) Penulis adalah Pendiri Eksan Institute dan Penulis Buku.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
