Nampaknya, NasDem tak mau mengecewakan ekspektasi koalisi partai pengusung Prabowo. Jabatan menteri itu bukan “sesuatu” sandungan dalam mendukung pemerintahan. Dengan sistem presidensialisme, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan punya hak prerogatif yang tak boleh diganggu oleh siapa pun, hatta wakil presiden sekalipun. NasDem sangat menyadari sistem ini dengan segala konsekuensinya.
Sebagai new comer dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), NasDem tak mau menjadi ancaman, apalagi hendak mengusik jatah kursi menteri dari partai-partai yang telah mengusung sebelumnya. Sebab, NasDem bukan “pelakor” yang menganggu kenyamanan kongsi orang.
Jadi, sikap NasDem tak masuk dalam kabinet, merupakan penjabaran lebih jauh dan dalam dari doktrin koalisi tanpa syarat yang dijunjung tinggi oleh partai selama ini. Terbukti, penggantian menteri dari partai NasDem dalam kabinet Jokowi tak pernah diributkan. Termasuk pengurangan dua jatah menteri di kabinet Jokowi yang terakhir digantikan dari kelompok lain. Seperti Menteri Kominfo, John G Plate dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Semua itu, menunjukkan NasDem menerima keputusan Presiden Jokowi mengisi Kominfo dan Kementan dari tokoh luar NasDem. Malahan, NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai masa jabatannya selesai.
Seperti diakui oleh Jokowi sendiri, memang NasDem dan Jokowi tak selalu sejalan. Terutama dalam Pilpres 2024. Tetapi, itu wajar sebagai dinamika hubungan antar keduanya. Yang pasti, hubungannya sangat natural, alami, nyata dan apa adanya.
Surya Paloh berulang-ulang mengingatkan, bahwa nilai-nilai persahabatan harus diletakkan di atas kepentingan elektoral apa pun, apalagi sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan. Disinilah, koalisi tanpa kursi NasDem harus dimaknai oleh para kader, pemerintah berkuasa dan mayarakat umum.
(*) Penulis adalah Pendiri Eksan Institute dan Penulis Buku “9 Asketisme Politik Kontribusi Surya Paloh Dalam Merestorasi Politik di Indonesia”.
• Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
