Oleh : Yusuf Irianto *
SURABAYA – Pemerintah berencana untuk mengubah subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) atau commuterline Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
Rencana tersebut tertuang pada buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang pemerintah serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir Agustus lalu.
Pemerintah berharap perubahan tersebut dapat membuat anggaran subsidi Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) menjadi lebih tepat sasaran.
Namun, rencana tersebut menuai sejumlah protes dari sejumlah kalangan dan kelompok masyarakat.
Isu dan masalah subsidi dari tahun ke tahun sifatnya endemik dan seringkali tidak tepat sasaran.
Pemerintah dalam rencana menetapkan subsidi KRL berbasis NIK dengan harapan dapat menjamin keadilan. Hal itu mungkin saja terjadi asalkan data NIK di Kementerian Sosial (Kemensos) valid dan reliabel.
Tantangan terbesar dalam mewujudkan kebijakan subsidi KRL adalah manajemen data.
Pemerintah harus memastikan agar subsidi yang berjalan bisa tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Terdapat beberapa kasus krusial seperti bantuan sosial (Bansos), bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dan pupuk bersubsidi yang pada praktiknya tidak sesuai dengan sasaran.
Karena itu, pemerintah harus serius dalam menangani masalah dengan manajemen data.
Tidak hanya manajemen data, seiring bertambahnya jumlah penduduk miskin membuat pemerintah harus mengkaji kebijakan itu berupa pentingnya menimbang kondisi sosial ekonomi sebelum membuat sebuah kebijakan baru yang berdampak pada sebagian besar masyarakat.
Terutama bertambahnya penduduk miskin dan menurunnya jumlah kelas menengah akibat jatuh miskin, PHK, dan sebagainya. Menurut saya kondisi ini harus pemerintah perhatikan lagi, sekaligus menunda kebijakan itu sampai kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa membaik.
Terakhir, terkait pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi dan data kependudukan di Indonesia untuk mendukung kebijakan berbasis NIK, dibutuhkan peningkatan sistem manajemen data kependudukan dan dukungan teknologi yang kuat agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.
Ini termasuk yang kemudian perlu diperhatikan pula. Jika manajemen data belum bagus ditambah dengan infrastruktur yang belum siap, maka khawatir akan menimbulkan kekacauan yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik.
(*) Penulis adalah dosen dan pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), bergelar Prof Dr H dan Drs MCom
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
