Sebagian pengamat mengatakan demokrasi kita sedang mengalami kemunduran kronis. Arus politik liberal menghanyutkan kepentingan umum menuju lubang-lubang oligarki dan menjadikan kepentingan golongan sebagai tujuan utama mereka, sehingga sistem politik saat ini menggeser konsep negara utama menjadi negara kepemilikan kelompok.
Dengan demikian, kerusakan sistem politik saat ini membutuhkan upaya reimplementasi nilai-nilai politik keadaban untuk memberikan insentif moral guna memperkecil volume kerusakan sistem politik yang terjadi.
Politik damai, santun bisa saja menjadi oase di tengah kegersangan post-truth saat ini. Era post-truth menyumbang problematika budaya politik destruktif dengan semakin bertaburnya bumbu-bumbu emosional dalam perdebatan di ruang publik. Efek dari post-truth ialah kebencian yang diproduksi dari emosi sosial yang dibangun melalui perdebatan-perdebatan kontra-produktif di ruang publik.
Masalahnya para kandidat, politisi, hingga pendukung saling melakukan agitasi dan propaganda untuk mempengaruhi persepsi publik hingga memicu politik adu domba (devide et impera).
Partai politik dikenal menjadi instrumen penting dalam penegakan demokrasi.
Menurut Miriam Budiardjo partai politik memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana sosialisasi politik yang di dalamnya terdapat proses penyampaian “budaya politik” kepada masyarakat yang tidak hanya berisikan politik secara konsep dan prosedural, namun juga norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam berpolitik. Sehingga partai politik menjadi faktor penting dalam membentuk budaya politik suatu bangsa (Budiardjo, 2003).
Seiring berkembangnya pengetahuan dan arus informasi dalam sebuah kelompok politik. Pergeseran paradigma politik kekuasaan mulai dikemukakan di khayalak ramai.
Ide itu salah satunya muncul dan berhulu pada pemikiran Machiavelli yang disampaikan dalam bukunya Il Principe yang memuat strategi politik kotor dengan pemisahan antara dimensi moralitas dan kekuasaan.
Ungkapan Machiavelli yang termaktub dalam bukunya Il Principe bahwa “apabila hukum menghambat jalan kekuasaanmu, maka ubahlah hukum tersebut.”
*) Penulis adalah jurnalis beritabangsa.id
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
