Oleh : Achmad Fuad Afdlol *
DALAM masa pendaftaran murid baru di sekolah, selalu terjadi polemik antara seragam dan kain. Bahkan seringkali dapat menjadi sumber keberatan bagi wali murid.
Banyak wali murid yang merasa terbebani oleh biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membeli kain seragam, di samping biaya pendaftaran dan lainnya.
Sebenarnya, ada beberapa poin yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi keberatan seperti ini, yang pertama keterbukaan informasi.
Sekolah bisa memberikan informasi yang jelas mengenai biaya yang diperlukan, termasuk perincian biaya untuk seragam dan kain.
Ini dapat membantu wali murid memahami alokasi biaya.
Yang kedua, harus ada alternatif pilihan. Pihak sekolah bisa menawarkan opsi seragam yang lebih ekonomis atau memberikan pilihan antara membeli seragam jadi dan kain dapat membantu wali murid merasa lebih fleksibel dalam mengatur anggaran mereka, bukan malah membebani wali murid.
Ada pula program bantuan. Pihak sekolah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan program bantuan atau subsidi bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga semua murid dapat memiliki akses yang sama terhadap seragam.
Yang utama yaitu sosialisasi. Karena dengan melakukan sosialisasi sebelum pendaftaran, mengenai pentingnya seragam sebagai identitas sekolah dan nilai-nilai yang dibawanya bisa membantu wali murid memahami keputusan tersebut.
Keterlibatan wali murid. Hal ini juga sangat penting, dengan mengajak wali murid untuk berpartisipasi dalam pembahasan mengenai kebijakan seragam bisa membuat mereka merasa lebih terlibat dan didengar, sehingga keberatan yang ada dapat diminimalisir.
Dengan pendekatan yang transparan dan inklusif, diharapkan dapat mengurangi keberatan wali murid terkait seragam dan kain seragam di sekolah.
Sampai hari ini, banyak murid yang belum bisa menggunakan seragam yang ditentukan sekolah karena terlambat menjahit, atau menunggu kainnya siap.
Seharusnya murid diberikan kebebasan dalam menggunakan seragam sekolah. Merah putih untuk SD, biru putih untuk SMP dan Abu-abu putih untuk SMA itu sudah cukup ditambah dengan Pramuka.
Tanpa ada batik, seragam lokal atau seragam lainnya. Toh penilaian sumberdaya manusia (SDM) itu dilihat dari cara belajar bukan cara berpakaiannya.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
