Artinya Kabupaten Blora termasuk Daerah Penyumbang IPM rendah di Provinsi Jawa Tengah. Capaian IPM ini patut diapresiasi karena sudah melampaui target RPJD 2026 yaitu sebesar 70,04.
“Namun demikian melihat Kabupaten Blora masih di bawah rata rata IPM Provinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang pencapaian indikator IPM seperti pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat sehingga diharapkan pada akhir RPJMD 2026 ,IPM Kabupaten Blora bisa menyamai IPM kota di Jawa Tengah yaitu 80-85,” terangnya, Kamis (9/5/2024).
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya menilai pemerintah daerah belum memenuhi target.
“Untuk mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan belum mencapai target, dari target 85,60 % terealisasi sebesar 76,38%,” jelas Budi.
Pada capaian keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah 2023 melebihi target yaitu sebesar Rp36,7 M lebih, atau terealisasi sebesar 101,5% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2023.
“Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp77,60 M lebih, atau ter-realisasi 96,8% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2023. APBD tahun 2023 setelah perubahan semula diproyeksi defisit Rp45,9 M pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp68,4 M lebih. Sekali lagi keberhasilan realisasi anggaran tahun 2023 ini perlu kita apresiasi bersama dan menjadi semangat untuk tahun tahun yang akan datang,” tandasnya.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan yang ditandatangani oleh jajaran legislatif dan eksekutif serta pengetukan palu oleh Ketua DPRD Blora.
“Dengan telah ditandatangani bersama, atas nama DPRD kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran legislatif dan eksekutif yang telah bekerja keras, dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan di Kabupaten Blora,” ucap Dasum.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
