BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Akhmat mengaku sangat prihatin terhadap kondisi yang dialami salah satu warga Kabupaten Lumajang, yang rumahnya tak layak huni.
Penyelenggara pemerintahan bukannya tak peduli akan kondisi rumah warga tidak layak huni tersebut, namun kata H Akhmat, lebih diakibatkan oleh kebuntuan informasi dan komunikasi. Setidaknya ini diusulkan kepada DPRD Kabupaten Lumajang, dan akan segera direalisasi.
“Jika ini diusulkan kepada teman-teman dewan atau Pemkab Lumajang, maka akan membantu warga tersebut, baru kalau tidak ada respon kita siap mediakan lebih besar lagi,” kata politisi PPP ini, Selasa (2/4/2024). B
“Sebenarnya ini tugas pemerintahan paling bawah, yaitu RT dan RW, serta Kepala Desa (Kades), kalau memang ada rumah warga yang tidak layak huni, monggo diusulkan kepada kami DPRD Lumajang atau pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang,” paparnya lagi.
Kondisi prihatin juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Umi Khulsum. Dia menanyakan ke mana pihak Pemerintah Desa (Pemdes) nya, kenapa tidak hadir.
“La iya itu masak pemerintah desa tidak tahu ? Kan Dana Desa anggarannya Rp1 miliar lebih, pas dibuat membangun itu, kan tidak seberapa ta?” ungkap Umi Khulsum.
Dikatakan politisi PKB ini, Dana Desa di Pemdes itu sangat besar dibandingkan anggaran Jaring Serap Aspirasi (Jasmas) DPRD Kabupaten Lumajang.
“Iya Dana Desa itu kan nilainya Rp1 miliar lebih, kalau di DPRD Rp 1 miliar untuk 4 kecamatan, jadi dibagi dikit-dikit gitu,” ujarnya membandingkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana belum mejawab pertanyaan awak media.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
