Terkini

AMPD Blora Gelar Ruwatan Untuk Demokrasi Indonesia

562
×

AMPD Blora Gelar Ruwatan Untuk Demokrasi Indonesia

Sebarkan artikel ini
AMPD Blora
Joko Supratno Bersama AMPD Blora Membacakan Taks Petisi Untuk Demokrasi Indonesia

BERITABANGSA.ID, BLORA – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar ruwatan untuk demokrasi Indonesia yang dilakukan di Resto Joglo Nirwana Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Setelah reformasi pada 1998 lalu digelorakan mahasiswa dan masyarakat sipil di tengah kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ada 6 tuntutan reformasi salah satunya hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem pemerintahan yang otoriter tanpa koreksi dan kontrol dari masyarakat sipil terbukti menyuburkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 3 dekade kepemimpinan rezim orde baru.

Sebelum petisi dibaca para masyarakat peduli demokrasi memotong tumpeng dan melakukan teatrikal sebagai lambang perlawanan demokrasi

pembaca teks petisi, Joko Supratno menyampaikan, kepada seluruh penyelenggara pemerintah negara Indonesia untuk mengingat kembali agenda reformasi 1998 berupa penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.

“Mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan bahaya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap keberlangsungan masa depan ekonomi Indonesia yang sewaktu-waktu akan menghadapi krisis ekonomi global,” ucap Joko Supratno atau yang lebih akrab di sapa Joko Sembung ini.

Joko Sembung, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 dengan menimbang lagi agenda reformasi 1998 berupa penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai dasar dalam menentukan pilihannya pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029.

“Mengimbau kepada aparat negara dan pemerintah Indonesia agar dapat menjaga situasi yang aman, damai, kondusif demi berjalannya demokrasi pemilihan umum yang Luber dan Jurdil,” tambahnya.

Lanjutnya, menyerukan kepada penyelenggara pemilihan umum 2024 agar menjauhi praktik praktik kolusi dan menjunjung etika penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *