BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia (Pertinasia) mendeklarasikan keprihatinan pencederaan demokrasi di Indonesia.
Kali ini Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menjadi tuan rumah.
Pertinasia beranggotakan 214 perguruan tinggi swasta (PTS) ini terdorong oleh keprihatinan terjadinya pencederaan demokrasi.
Dipimpin oleh Rektor Untag Surabaya, Prof Dr Mulyanto Nugroho, sebelum deklarasi digelar pertemuan di Gedung R Ing Soekonjono.
Sedikitnya 13 perwakilan anggota dan Rektor antara lain Rektor Untag Banyuwangi, Universitas Wijaya Putra, Universitas PGRI Adi Buana, Ketua Stiesia, Ketua Stikosa AWS, Universitas Hayam Wuruk, Universitas Sunan Bonang Tuban, STIE Dewantara Jombang, STIE Mahardika, Universitas WR Supratman, STIE Pemuda, dan Rektor Universitas Dr Soetomo.
Para rektor di Pertinasia menyatakan keprihatinan atas kondisi sosial, politik bangsa akibat tindakan pencederaan demokrasi dan pengebirian hak demokrasi rakyat dengan berbagai propaganda dan wacana destruktif dan mengancam keutuhan NKRI.
Mereka menilai telah terjadi degradasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai fundamental etika keadaban publik dilanggar secara inkonstitusional dan merendahkan martabat bangsa.
“Kami mengajak semua anggota masyarakat bersama-sama mewujudkan peradaban dalam sistem demokrasi, mendorong Presiden dan pemimpin negara agar mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, apalagi keluarga,” ujar Prof Mulyanto Nugroho.
Masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh kepentingan sekelompok orang, dengan mengabaikan aturan dan moralitas.
“Bersama di bawah Bendera Merah Putih, mari kita hidupkan semangat patriotisme, melindungi segenap tanah air Indonesia, agar kehidupan generasi mendatang berlangsung di kedamaian dan kesejahteraan,” sambungnya.
Dalam orasinya, Prof Mulyanto Nugroho menyampaikan sikap antara lain :
– Menentang keras tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta segala bentuk turunannya berupa politik dinasti yang mengabaikan norma hukum dan moralitas.
Menuntut Presiden memastikan netralitas penyelenggara negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun penyelenggara negara yang lain serta harus memberikan teladan terbaik;
Menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum;
Menuntut penegakan aturan pemilihan umum dan etika penyelenggaraan pemilihan umum yang menjunjung tinggi asas kebebasan, kejujuran dan keadilan serta berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu;
Memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dan tindakan intimidasi yang bertentangan dengan upaya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil;
Mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
