Sebelumnya, alumni muda, dan mahasiswa dari berbagai fakultas ini berjalan dari Masjid kampus menuju halaman depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, samping gedung Pasca Sarjana.
Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka pun membentangkan spanduk antara lain, “Kesatria Muda Airlangga deklarasi Pemilu bermartabat dan sejuk tanpa Provokasi”, Sabda Airlangga:Kesatria Airlangga Anti Perpecahan”, “Demokrasi Sehat Pemilu Hebat Bermartabat”.
Jaga Independensi Unair
Ditanya wartawan apa ini tandingan dengan aksi sebelah ? Gus Asad menjawab tidak ada aksi tandingan. Namun aksinya sebagai jawaban atas fenomena banyaknya Universitas-universitas di Indonesia yang dipolitisasi dan bergulir membacakan petisi, untuk kepentingan salah satu Paslon. Maka pihaknya tidak ingin hal itu terjadi di Universitas Airlangga.
“Bisa dibuktikan siang ini, Unair netral sesuai napas perjuangan Rektor Unair,” tegasnya.
Pihaknya bersama rekan-rekannya tergerak, atas nama pribadi dan himpunan Kesatria Muda Airlangga, mencurigai ada penggiringan opini mengarah ke salah satu Paslon.”Anda juga tahu, ke mana arahnya. Saya tidak mengajari ikan untuk berenang. Ini sudah tidak benar. Anda lihat di internet paslon mana yang menggiring civitas Akademia Universitas-universitas, ada UI, UGM dan IPB. Tapi Anda tidak akan jumpai di Universitas Airlangga ini Bumi Surabaya ini,” sergahnya.
Apakah anda mendukung keberlanjutan kepemimpinan? Kata Gus Asad, bangsa ini tidak akan maju karena selalu restart, selalu mengulang dari awal. Ibarat setelah kelas 5 di SD harusnya bisa naik kelas 6, kenapa harus mengulang kelas 1.
“Kebaikan itu untuk dilanjutkan yang buruk ditinggalkan. Itu berlaku bagi semua. Manusia itu bukan malaikat,” ujarnya.
Apakah gerakan ini direstui Rektor? Gus Asad, menegaskan aksinya adalah mendukung napas perjuangan Universitas Airlangga. Pihaknya memperjuangkan semangat dan napas netralitas lembaga pendidikan.
“Kami bukan memperjuangkan semangat Pak Rektor tapi, mendukung napas perjuangan lembaga pendidikan Universitas Airlangga, terjaga independensinya,” tegas Gus Asad.
Ditanya, dalam petisi dosen dan guru besar itu, menyuarakan tudingan pelanggaran konstitusi demokrasi?
Gus Asad, menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Jika ada hal dirasa seperti itu, maka kewajiban intelektual dan akademia untuk menempuh jalur hukum agar mendidik rakyat berdemokrasi dengan benar.
Bukan menggiring opini dan melibatkan lembaga dalam politik praktis dan kepentingan Paslon tertentu.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
