Menurut Ahmadi, kondisi itu perlu adanya evaluasi yang signifikan dari para pihak terkait, salah satunya Satpol PP Kabupaten Lumajang dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang.
Sementara itu menurut Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, saat ini banyak cara yang dilakukan oleh produsen rokok ilegal untuk menjual produknya baik secara online atau langsung ke warung-warung.
“Ini yang perlu diwaspadai. Karena diindikasi di dalam rokok tersebut ada alkohol dan narkobanya. Jika dibeli generasi muda akan mengakibatkan kerusakan jiwa mereka,” ungkapnya dalam sambutan di acara Expose Hasil Operasi “Pemberantasan Rokok Ilegal Kabupaten Lumajang DBHCHT 2023”, Kamis (7/12/2023) siang.
Kepala BKD Provinsi Jawa Timur ini, menegaskan kembali agar masyarakat tetap waspada, mengawasi dan mengevaluasi rokok ilegal.
Dampak Rokile berbahaya bagi kesehatan dan mengurangi pendapatan negara.
“Pemkab konsen terhadap memberantas cukai rokok ilegal. Sesuatu hal yang ilegal harus diberantas, termasuk cukai ilegal. Itu berkenaan dengan kebocoran pendapatan negara,” bebernya lagi.
Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten Lumajang, Enny Roseita Hadi mengaku telah melakukan 18 kali operasi pemberantasan rokok ilegal di 496 titik, bersama dengan personil TNI, Polri, Satpol PP dan bea cukai.
“Di tahun ini kami sita 3.710 bungkus ditambah 3 batang. Dan itu kami lakukan di 13 kecamatan dengan 38 desa sasaran, dan diperoleh dari 74 toko dengan 71 merek rokok ilegal,” tambah mantan Lurah Citrodiwangsan ini.
Metode penjualan Rokile, kata Enny bisa dengan SPG, hingga sistem pre order atau sistem langganan.
Selain memberantas cukai rokok ilegal, Satpol PP Kabupaten Lumajang juga menyita 340 miras.
“Sanksi yang diberikan kepada penjual jelas pidana, namun jika jumlahnya kecil maka masih disanksi tipiring,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
