BERITABANGSA.ID – LUMAJANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Haji Akhmat meminta koordiantor wilayah pendidikan lebih optimal dan tegas mengawasi lembaga sekolah.
Pasalnya, belakangan muncul keresahan masyarakat terkait banyaknya praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS), sumbangan, iuran, dan tidak transparan biaya masuk sekolah.
“Makanya dari ity, perlu kerja ekstra keras dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang,” katanya, Selasa (6/12/2023) via chat WhatsApp.
Tak hanya itu, ada temuan kelambatan pencairan dana program Indonesia pintar (PIP).
Seperti penuturan Eko Prabekti, LSM LBSI, yang membuktikan langsung di lapangan mendampingi wali murid ke BRI karena ada kelambatan pencairan PIP di SMP Islam Kunir.
Pengaduan lain, terjadi di SMPN 5 Lumajang. Di sana ada dugaan pungutan kas kelas di tiap kelas per hari Rp2 ribu per siswa.
Salah seorang wali murid SMPN 5 Lumajang, membenarkan iuran itu.
“Itu iuran tiap hari. Jika sebulan masuk 24 hari, kali Rp2 ribu per siswa, maka total per siswa Rp 48.000. Jika sekelas ada 30 siswa maka jadi Rp1.440.000. Jika ada 18 kelas maka hasilnya Rp25.920.000. Jika dikalikan 12 bulan maka jumlahnya ada Rp311.040.000, itu nilai yang fantastis,” ucap wali murid yang merahasiakan namanya.
Namun, iuran kas kelas ini dibantah Kepala Sekolah SMPN 5 Lumajang, Isnentin.
Dia menegaskan di sekolahnya tidak ada iuran apapun selain kotak amal sodaqoh jariyah.
“Yang ada itu kotak amal sodaqoh, bukan yang lainnya,” jelasnya.
Dana kotak amal sodaqoh itu suatu kali akan dipakai untuk santunan siswa yang yatim piatu dan dhuafa, melayat wali murid dan kebutuhan sosial lainnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
