“Yang stunting di desa saya ada 8, ada dua warga yang makanannya sempat dibuang karena tidak layak dimakan manusia. Yang 6 saya kembalikan ke Puskesmas,” tegas Suwito.
Ia pun mengaku heran mengapa anggaran miliaran rupiah dari pemerintah untuk stunting namun makanan tambahan untuk perbaikan gizi justru tidak layak konsumsi. “Dana miliaran kok ngasi warga kayak gitu,” tuturnya.
Diketahui, alokasi anggaran untuk balita stunting tahun ini dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang untuk 5.354 anak, sebesar Rp379,7 juta.
Suwito menyesalkan kualitas makanan yang diperuntukkan balita stunting tidak layak konsumsi. Padahal pemerintah pusat memberikan bantuan untuk mengatasi stunting ini miliaran rupiah setiap kabupaten.
“Pemerintah ini kan menggelontorkan biaya untuk stunting itu bukan jutaan, tapi miliaran. Khusus untuk mengentas masalah stunting. Tapi pemerintah (Kabupaten) memberikan bantuan makanan untuk stunting, kalau gak layak konsumsi kan malu besar,” katanya.
Selama ini di desanya, warga miskin dan warga yang masuk dalam kategori balita stunting, diberikan makanan layak dari pihak Pemerintah Desa. Tapi mengapa bantuan stunting dari Pemkab Jombang, melalui Dinkes malah tidak layak konsumsi.
.
“Saya jadi lurah itu berani miskin. Makanannya gak layak, di konsumsi. Kalau PPG di Desa saya berikan susu sama macam-macam. Nah ini pemerintah kok ngasi makanannya gak layak. Ini justru stuntingnya gak habis, malah nambah,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
