Kata Gus Mamak, pihaknya meminta BPRD Kabupaten Lumajang untuk memberikan keterangan resmi dan tertulis paling lambat hari Jumat, 3 November 2023 pukul 12.00 WIB.
“Ini upaya kami bersama masyarakat, sebagai kontrol sosial serta pengawasan terhadap segala kegiatan yang terindikasi KKN di wilayah Lumajang,” tegasnya.
Jika diabaikan, pihaknya akan melangkah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sebelumnya melalui UU nomor tahun 2009, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun melalui UU nomor 3 tahun 2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
SIPB adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.
SIPB ini dapat diterbitkan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan.
Adapun SIPB harus memuat paling sedikit nama pemegang SIPB, nomor pokok wajib pajak (NPWP), lokasi dan luas wilayah, modal kerja, jenis komoditas tambang, jangka waktu berlakunya SIPB, dan hak dan kewajiban pemegang SIPB.
Pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui Menteri.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
