Malik beranggapan PTPP tidak layak menjadi pemenang berkontrak dengan statusnya tersebut. Bila tetap dipaksakan untuk teken kontrak, Malik menilai penetapan tersebut akan menabrak banyak aturan.
“Bisa saja masyarakat akan melayangkan gugatan. Ini tentu tidak baik. Maka, harus dievaluasi,” terangnya.
Terkait dengan klaim Kabid Bangunan Gedung DPRKPP dan menjabat sebagai PPK, Iman Krestian saat hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (27/9/2023) kemarin, bahwa pihaknya telah berkonsultasi dan mendapat ‘restu’ dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya untuk meneruskan kontrak tender,
Malik mengingatkan hal itu harus dilakukan secara tertulis. Kendati pihaknya tidak setuju dengan pendapat kejaksaan.
“Saya dengar-dengar ada pendapat dari kejaksaan tapi pendapat itu cuma katanya. Seharusnya Kejaksaan Tinggi kalau ini menyangkut pemerintahan, maka harus memakai nama institusi atau surat resmi yang dipublikasikan. Sehingga masyarakat bisa tahu,” tandasnya.
“Jangan ada orang yang berpendapat ini diperbolehkan karena sudah koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, itu tidak benar. Seharusnya yang bicara adalah Kejaksaan Tinggi melalui pernyataan atau surat resmi (legal opinion),” imbuhnya.
Karena itu, Malik mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menangani masalah ini. Pasalnya, proyek RS Surabaya Timur belum apa-apa sudah bermasalah. Selain itu, Malik memastikan nanti proyek tersebut pasti bermasalah.
“Itu tidak benar dan jangan sampai nanti penggelontoran uang ini menjadi pidana korupsi, karena hal ini masalah uang negara,” tegasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
