Dalam hal ini, sudah seharusnya OPD terkait untuk melakukan optimalisasi kinerja berbasis pedesaan.
Sementara Korwil sebagai tulang punggung terpenting harus terus berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa (Pemdes) dan sekolah, untuk mapping dan akselerasi mereka yang drop out SD, SMP sederajat.
Sehingga akurasi dan validasi pendataan terhadap kuantitas profiling = (jumlah orang yang tidak lulus, putus sekolah dan tidak bisa baca tulis) akan lebih mudah diindentifikasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembiyaan anggaran, beserta fasilitas yang dibutuhkan untuk tercapainya kesuksesan program tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lumajang, Agus Triyono meminta kepada para kepala desa (Kades) dan Korwil pendidikan di kecamatan bersama guru-guru di desa dapat memprioritaskan program Gempita.
Sehingga program belajar itu dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Lumajang.
“Ada tiga variabel dalam mengukur IPM, yakni variabel kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Untuk itu, program Gempita desa diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat, sehingga IPM di Kabupaten Lumajang akan meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan, program Gempita desa merupakan upaya Pemkab Lumajang dalam meningkatkan IPM Lumajang yang masih di urutan 36 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
“Saya mengajak kita semua untuk membantu program Pemkab Lumajang didalam upaya meningkatkan pengetahuan atau pendidikan formal masyarakat Lumajang. Sehingga harapannya Program Gempita Desa bisa membantu masyarakat Kabupaten Lumajang didalam meningkatkan pengetahuan atau pendidikan formalnya,” ungkapnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
