Sementara itu, terkait klaster III, kesehatan dasar dan kesejahteraan.
Di sini, Pemkab Blora menurunkan angka stunting dan gizi buruk.
Pun juga pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak, akan diperbaiki kualitas dan kuantitasnya sehingga anak-anak bisa mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.
Di Klaster IV, terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
Bupati Arief, juga mendorong semua sekolah bisa menjadi satuan pendidikan ramah anak dan berharap wajib belajar 12 tahun bisa tercapai.
Diiringi dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.
Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA RI, Atwirlany Ritonga, menyampaikan, apresiasi kepada Pemkab Blora yang telah berupaya dalam mewujudkan KLA.
KLA yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Lanjutnya, Blora tengah memasuki tahapan evaluasi pelaksanaan KLA di 2022.
“Penyelenggaraan KLA dilakukan lewat 5 tahap, yakni perencanaan KLA, pra KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, hingga menetapkan peringkat KLA. Saat ini untuk Blora berada di KLA pada 2023, dan berada pada tahapan evaluasi KLA atas pelaksanaaan KLA di 2022,” jelasnya.
Evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi penyelenggaraan KLA.
Dalam sebuah KLA ada 24 indikator yang harus dipenuhi, dan pengelompokan klaster- klaster, yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai KLA.
Hadir secara luring, Bupati Blor, Haji Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Forkopimda Blora, Ketua TP PKK Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala OPD terkait, Pimpinan BUMD, Forum Anak, dan sejumlah pihak.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
