“Terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama lebih efektif antara pakar media dengan pakar IT dilakukan secepat dan se komprehensif mungkin. Sebab, media menjadi bagian penting bagi proses demokratisasi berseiring dengan seluruh media di Jatim,” urainya.
Tidak hanya media massa, sistem pemerintahan juga harus beradaptasi dengan digitalisasi. Gubernur Khofifah menyebut, tantangan digitalisasi di pemerintahan diantaranya tingkat literasi digital masyarakat yang masih di level sedang, jaminan keamanan data dan informasi yang belum optimal.
Selain itu, masih banyak duplikasi aplikasi di berbagai institusi serta minimnya SDM atau talenta digital yang mumpuni serta penyediaan infrastruktur digital yang belum mendukung.
Menjawab tantangan tersebut, Gubernur Khofifah menyebutkan, Provinsi Jatim mendorong penerapan penyelengaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui peraturan gubernur no 53 tahun 2021.
“Kami juga mendorong institusi pemerintah untuk saling berbagi aplikasi serta edukasi digital bagi masyarakat maupun SDM pemerintahan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, berbagai layanan digital juga terus dihadirkan pemerintah Provinsi Jatim untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Gubernur Khofifah menyebut, aplikasi layanan perizinan atau disingkat Joss Gandos, ATM Samsat 4.0 berbasis QR code, E-Master untuk Manajemen ASN Terintegrasi.
Selain itu, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N lapor), ketersediaan bahan pokok (SISKAPERBAPO), Jatim Bejo untuk belanja online serta bus trans Jatim bernama trans Jatim ajaib.
Berbagai layanan digital tersebut diapresiasi pemerintah pusat melalui penghargaan digital government award kategori penerapan layanan SPBE yang diraih Pemprov Jatim di 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
