BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Lumajang Bergerak Satu Indonesia (LBSI) mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Senin (27/2/2023).
LSM ini berniat meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lumajang, terkait tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang diduga bertindak tidak adil terhadap pengelolaan aset daerah.
Ketua LSM LBSI Lumajang, Haji Romli Efendi, menegaskan bahwa pihaknya berdiri independen tanpa tendensi apapun dalam masalah ini.
Dia meminta klarifikasi kepada Dinas PUTR terkait aspirasi masyarakat yang mengeluhkan persoalan izin SKR.
“Kami datang ke kantor Dinas PUTR ini hanya meminta keterangan, kenapa mereka berlaku tidak adil dan tidak transparan terhadap pemohon yang sejak pengelolaan aset milik negara ini,” katanya, Senin (27/2/2023) sore.
Berbekal informasi, data dan fakta di lapangan maka pihaknya berniat mengklarifikasi terkait masalah penerbitan izin SKR.
“Warga yang awal diundang untuk mengajukan pengelolaan tidak pernah dijawab oleh Dinas PUTR, malah orang baru yang mendapatkan pengelolaan, kan aneh,” bebernya lagi.
H Romli berharap kepada Dinas PUTR, bertindak adil dan transparan, sehingga akan membawa maslahat bagi masyarakat banya.
Terutama membantu agar memprioritaskan warga yang sudah lama membuka usaha di lokasi tersebut, bukan malah membela segelintir orang dan merugikan orang banyak.
“Saya tidak ingin ada gerakan aksi, namun secara prosedural kami sudah melakukan sejumlah tahapan demi tegaknya keadilan masyarakat,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, pihak LSM LBSI telah mengajukan penertiban aset kepada pemohon awal dengan melibatkan banyak pihak.
Di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Lumajang, LSBI dan anggota ditemui Humasnya, Subowo.
Dalam penjelasannya, aspirasi LSBI itu akan segera disampaikan kepada bidang yang memiliki wewenang, karena pejabatnya sedang ada tugas ke Surabaya.
“Ini saya tampung dulu, nanti kami sampaikan ke bidang yang menangani ya, saat ini sedang dinas luar kota,” ungkapnya.
Menurut Subowo, pihaknya tidak ingin adanya kegiatan aktivitas yang di luar batas, sebab jika masih bisa dikomunikasikan kenapa harus berlaku negatif.
“Hal ini dilakukan dengan langkah positif ya, sebab banyak kepentingan dalam aktivitas di lokasi tersebut,” tutupnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
