BERITABANGSA.ID – BOJONEGORO – Saat ekonomi global mengalami tekanan, pengoptimalan ekonomi Nasional penting untuk mengurangi pengaruh negatif yang ditimbulkan.
Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, melalui Direktorat PEPPD melaksanakan evaluasi pembangunan daerah (EPD) tahunan bertempat di Ballroom Alila Hotel Surakarta, Selasa, (31/01/2023).
Kegiatan tersebut terfokus pada EPD 2022, yaitu inklusivitas sektor ekonomi dominan di daerah terutama bidang
pertambangan, pariwisata, dan UMKM.
Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan disampaikan melalui public expose kepada 7 daerah evaluasi (Bantul, Halmahera Tengah, Kutai Timur, Sumbawa Barat, Badung, Muara Enim, dan Muara Wali ), BUMN, pihak swasta terkait, akademisi, maupun stakeholder pembangunan lain yang relevan.
Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Rudy S Prawiradinata mengatakan, sekarang ini Indonesia sedang melakukan pendalaman terkait inklusivitas sektor ekonomi dominan di daerah yang tak terlepas dari proses perencanaan, dan visi-misi.
Termasuk arahan Presiden yang menjadi landasan utama, dan penyusunan RPJMN 2020-2024, yang kemudian diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan .
3. Isu SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
