Untuk menangani masalah kemiskinan ekstrem, telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan (Jatim Puspa).
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best praktis program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.
“Kami juga terus meminta Bupati/Walikota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami juga meminta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil untuk ikut menyisir wilayah-wilayah mana yang masih ada kemiskinan ekstrem,” katanya.
Selanjutnya soal penanganan stunting, Pemprov Jatim memiliki 2 macam intervensi. Yakni intervensi spesifik (bidang kesehatan) kontribusinya sebesar 30% dan intervensi sensitif (bidang non kesehatan) kontribusinya sebesar 70%.
“Berbagai upaya ini terus dilakukan baik koordinasi lintas sektor, edukasi, konseling, dan koordinasi baik soal gizi, makanan bayi dan anak, pelaksanaan imunisasi, sampai dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin di posyandu,” katanya.
Kemudian terkait investasi, Gubernur Khofifah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan ideal di Jatim. Di Jatim sendiri telah ada Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penanaman modal. Dimana di dalamnya mengatur tentang percepatan pelayanan perizinan, deregulasi penanaman modal, promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, serta pemberian insentif bagi penanam modal.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
