BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO- Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso – Situbondo menggelar unjuk rasa (unras) mengkritisi pemerintah.
Isu nasional yang disorot yakni kenaikan harga BBM, reformasi birokrasi Internal kepolisian dan isu daerah ‘Tagih Janji Politik Bupati dan Wabup Bondowoso’.
Sejumlah massa HMI melakukan orasi di depan halalam kantor Pemkab setempat.
Sempat terjadi aksi saling dorong dengan sejumlah aparat Polisi karena tuntutan bertemu Bupati tidak kunjung ada jawaban.
Namun Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda tidak ada di kantor karena bersamaan dengan agenda lain.
Ketua Umum HMI Cabang Bondowoso-Situbondo, Moh Syeh Zainul Hali, mengatakan, pihaknya tetap meminta untuk bbudijadwalkan kembali agar ketemu Bupati untuk menyampaikan gagasan dan ide Mahasiswa ini tak tersampaikan.
“Kami akan terus mengawal ide dan gagasan kami hingga bisa berdialog langsung dengan Bupati dan Wabup,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (1/9/2022).
Ketum HMI Bondowoso – Situbondo ini akan menindaklanjuti untuk melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada kepastian respon tersebut.
“Kami meminta kepastian dalam 24 jam ini. Jika tidak ada kejelasan kami akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” katanya.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Moh Ikrom Suharyadi, tak menyerah untuk menyampaikan gagasan dan idenya, ia mengomandoi sejumlah massa untuk melanjutkan rute aksi pada titik ke dua. Yakni kantor DPRD Bondowoso.
Di lokasi, Ketua DPRD Bondowoso langsung menerima massa tersebut. Dilanjutkan audiensi bersama di ruang paripurna.
Ikrom mempertanyakan secara tegas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Bondowoso.
“Buat apa menyepakati rencana pembangunan yang pada ujungnya tidak terlaksana,” tanyanya.
Dirinya menilai, DPRD Bondowoso belum maksimal sebagai fungsi pengawasan karena segala bentuk perencanaan pembangunan yang diusung Bupati dalam RPJMD juga terdapat peran DPRD dalam mengesahkan.
“Pembangunan itu disepakatinya atas persetujuan DPRD Bondowoso,” imbuhnya.
Ikrom menyatakan, persoalan BBM dan pembangunan infrastruktur di Bondowoso tidak hanya menghabiskan anggaran semata.
DPRD sebagai wakil rakyat harus jeli dalam melakukan pengawasan pada semua bentuk pembangunan sehingga tidak ada pembangunan yang gagal bahkan tidak terpakai.
“Sebagai bagian dari institusi yang menyepakati pembangunan itu, DPRD harus ikut bertanggungjawab. Jangan lepas tangan,” geramnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, menyambut hangat kedatangan massa aksi HMI ini.
Ia cukup berterimakasih atas ide dan gagasan yang dibawa oleh sejumlah pemuda kalangan mahasiswa ini. Dirinya akan membawa semua tuntutan para pendemo itu hingga Komisi VI DPR RI.
“Terimakasih telah menjadi bagian dari fungsi kami dalam melakukan pengawasan. Semua tuntutan ini akan saya bawa ke DPR RI,” tegasnya.
Dirinya menuturkan, beberapa tuntutan itu akan di bawa pada hari selasa. Pasalnya, pada hari senin dirinya masih ada kegiatan di internal DPRD Bondowoso. Ia menegaskan akan memberitahukan kembali saat surat sudah sampai di pusat.
“Kami sepakat dengan tuntutan itu. Tetapi kami tidak bisa menyatakan sikap menolak kenaikan BBM itu,”pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com.
