Oleh: Achmad Fuad Afdlol *
ADA sebuah ironi besar dalam tata kelola bantuan sosial hari ini: orang yang secara nyata masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup bisa tiba-tiba dianggap tidak miskin hanya karena sebuah angka dalam sistem berubah.
Angka itu bernama desil.
Di atas kertas, desil merupakan instrumen penting untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data dibutuhkan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Negara tentu membutuhkan sistem untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang sudah relatif mampu.
Namun persoalannya muncul ketika data bertemu dengan kenyataan di lapangan.
Ketika seorang warga yang setiap hari masih pusing memikirkan biaya makan, pendidikan anak, listrik, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya justru masuk kategori desil yang lebih tinggi, maka pertanyaan publik menjadi sangat sederhana:
Apakah kehidupan manusia benar-benar bisa diringkas hanya menjadi sebuah angka?
Jangan Sampai Desil Menjadi “Vonis Kemiskinan”
Desil seharusnya menjadi alat bantu untuk membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan menjadi semacam vonis otomatis yang menentukan nasib seseorang.
Perubahan desil dapat berimplikasi serius.
Ketika status seseorang berubah menjadi kelompok yang dianggap lebih mampu, akses terhadap berbagai program perlindungan sosial dapat ikutb terdampak. Pada titik inilah persoalannya menjadi sensitif.
Sebab bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, bantuan sosial bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah.
Bantuan tersebut bisa berarti beras untuk beberapa hari, biaya sekolah anak, jaminan kesehatan, atau sekadar ruang bernapas ketika penghasilan tidak mampu mengejar kebutuhan hidup.
Maka ketika sistem mengatakan “Anda sudah mampu”, sementara kenyataan di rumah mengatakan sebaliknya, negara harus berhenti sejenak dan bertanya:
Siapa yang keliru, sistemnya atau realitasnya?
Rumah Bagus Bukan Berarti Penghuninya Kaya
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian adalah cara membaca kondisi aset rumah tangga.
Rumah yang terlihat lebih bagus dapat menjadi salah satu indikator dalam pemodelan sosial ekonomi. Tetapi persoalannya, rumah yang bagus tidak selalu identik dengan keluarga yang sejahtera.
Ada rumah yang direnovasi secara bertahap selama bertahun-tahun.
Ada rumah yang dibangun dari hasil gotong royong keluarga.
Ada pula rumah yang tampak layak karena dahulu pernah mendapatkan bantuan pembangunan atau renovasi.
Tetapi setelah rumah berdiri, apakah otomatis penghuninya memiliki penghasilan besar? Belum tentu.
Rumah permanen tidak otomatis berarti dapurnya selalu mengepul.
Atap yang bagus tidak otomatis berarti pemiliknya memiliki tabungan.
Lantai keramik tidak otomatis berarti anak-anaknya terbebas dari persoalan biaya sekolah.
Di sinilah pentingnya pemerintah melihat kemiskinan secara lebih utuh.
Kemiskinan bukan hanya tentang bagaimana bentuk rumah seseorang, tetapi tentang kemampuan keluarga tersebut mempertahankan kehidupan secara layak dan berkelanjutan.
Ketika Data Tidak Sama dengan Kehidupan Nyata
Pemutakhiran data sosial ekonomi memang bukan pekerjaan sederhana.
Kondisi masyarakat berubah cepat. Penghasilan bisa naik dan turun. Pekerjaan bisa hilang. Usaha bisa bangkrut. Anggota keluarga bisa bertambah. Seseorang yang beberapa tahun lalu relatif mampu, hari ini bisa saja masuk dalam kondisi rentan.
Karena itu, data kesejahteraan tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang beku.
Data harus hidup.
Data harus diperbarui.
Dan yang paling penting, data harus bisa dikoreksi ketika tidak sesuai dengan fakta.
Jangan sampai masyarakat miskin justru dipaksa membuktikan kemiskinannya berulang-ulang kepada negara.
Ini paradoks yang harus dihindari.
Orang yang tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus menghabiskan waktu, tenaga, biaya transportasi, dan energi untuk menjelaskan kepada pemerintah bahwa dirinya memang membutuhkan bantuan.
Mekanisme Sanggah Jangan Sekadar Formalitas
Pemerintah tentu menyediakan mekanisme pemutakhiran dan sanggah apabila masyarakat merasa datanya tidak sesuai.
Namun pertanyaan pentingnya adalah:
Seberapa mudah mekanisme tersebut diakses oleh masyarakat paling rentan?
Jangan mengukur keberhasilan sistem pengaduan hanya dari ada atau tidaknya kanal pengaduan.
Yang harus diukur adalah apakah masyarakat benar-benar bisa menggunakannya.
Bagaimana dengan warga lanjut usia?
Bagaimana dengan masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi?
Bagaimana dengan keluarga yang tidak memahami istilah desil, DTSEN, verifikasi, validasi dan berbagai terminologi administratif lainnya?
Bagaimana dengan warga yang tidak memiliki akses internet memadai?
Dan bagaimana dengan masyarakat yang bekerja harian sehingga kehilangan satu hari kerja berarti kehilangan pendapatan untuk makan?
Birokrasi yang mudah bagi pemerintah belum tentu mudah bagi rakyat.
Karena itu, mekanisme sanggah harus dibuat sesederhana mungkin, murah, cepat, transparan dan benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah.
Jangan Hanya Percaya Algoritma
Digitalisasi pemerintahan adalah keniscayaan.
Penggunaan data, pemodelan statistik dan teknologi dapat membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih terarah. Tetapi teknologi seharusnya menjadi alat untuk membantu manusia, bukan menggantikan seluruh penilaian terhadap realitas manusia.
Ada kondisi yang tidak selalu terbaca dari angka.
Ada keluarga yang pendapatannya terlihat cukup tetapi memiliki beban utang besar.
Ada pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap.
Ada keluarga yang memiliki aset tetapi tidak memiliki pendapatan rutin.
Ada rumah yang bagus tetapi dihuni banyak anggota keluarga.
Ada orang yang secara administratif tampak “mampu”, tetapi secara faktual hidupnya sangat rentan.
Inilah alasan mengapa verifikasi lapangan dan penilaian sosial tetap penting.
Data digital harus bertemu dengan mata, telinga dan hati petugas di lapangan.
Bukan sebaliknya.
Jangan Biarkan Warga Miskin Menjadi Korban Kesalahan Data. Persoalan desil bukan semata-mata persoalan angka. Di balik satu perubahan status dalam sistem, ada manusia.
Ada ibu yang khawatir anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah.
Ada ayah yang bingung membayar kebutuhan rumah tangga.
Ada lansia yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Ada keluarga yang penghasilannya pas-pasan dan sangat bergantung pada intervensi pemerintah.
Karena itu, ketika terjadi perubahan data yang membuat seseorang kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial, harus ada mekanisme koreksi yang cepat dan tidak mempersulit.
Jangan sampai negara berkata:
“Data Anda menunjukkan Anda mampu.”.
Sementara warga menjawab:
“Tetapi kehidupan saya tidak seperti itu.”
Kalau dua realitas tersebut bertabrakan, pemerintah tidak boleh sekadar menunjuk layar komputer.
Pemerintah harus turun melihat kenyataan.
Negara Harus Berpihak kepada Fakta
Pada akhirnya, kualitas sistem kesejahteraan nasional bukan hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang digunakan.
Bukan pula semata-mata dari seberapa besar database yang dimiliki pemerintah.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana:
Apakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan?
Jika data semakin modern tetapi warga miskin justru semakin sulit mendapatkan perlindungan, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki.
Jika sistem semakin digital tetapi warga rentan semakin kebingungan, maka mekanismenya harus disederhanakan.
Jika sebuah rumah yang tampak bagus membuat keluarga miskin kehilangan bantuan, maka metode penilaiannya harus dievaluasi.
Dan jika perubahan desil membuat masyarakat kehilangan akses bantuan tanpa ruang koreksi yang cepat, maka negara harus membuka pintu koreksi selebar-lebarnya.
Sebab kemiskinan adalah realitas sosial, bukan sekadar klasifikasi administratif.
Desil boleh menjadi alat.
Data boleh menjadi dasar kebijakan.
Algoritma boleh membantu pemerintah mengambil keputusan.
Tetapi jangan pernah membiarkan angka mengalahkan kenyataan.
Jangan sampai warga miskin kalah bukan karena mereka sudah sejahtera, melainkan karena sistem mengatakan mereka sejahtera.
Di situlah negara diuji: apakah benar-benar hadir untuk rakyat, atau hanya hadir di dalam database.
(*) Penulis adalah Wartawan Tingkat Madya dan Anggota PWI Lumajang
– Tulisan Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.id
