BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Gelombang desakan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Lumajang menguat. Usai PC PMII memberi “Rapor Merah ke Polri, Kamis (9/7/2026) kini DPC Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) Kabupaten Lumajang, menyatakan siap mendukung langkah konstitusional yang dilakukan PC PMII dalam penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pilih tebang.
Ketua DPC TKN Lumajang, Noto, menegaskan supremasi hukum merupakan fondasi utama terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat.
Karena itu, setiap perkara yang telah ditangani aparat penegak hukum harus diproses secara objektif tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penegakan hukum. Ini kan kepentingan tegaknya supremasi hukum yang adil, profesional, dan tanpa tebang pilih. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Noto, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Noto, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin kuat apabila seluruh perkara ditangani secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Organisasi tersebut berharap setiap proses penyelidikan maupun penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
TKN juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum secara damai dan konstitusional serta mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang masih dalam proses hukum.
“Kami berharap seluruh perkara yang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi milik semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” lanjutnya.
Sebelumnya, PC PMII Lumajang memberi raport merah kepada Polres Lumajang. Mereka mendesak transparansi penanganan perkara, percepatan penyelesaian kasus dan tunggakan kasus untuk kepastian hukum, dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya.
Dukungan TKN dinilai menambah perhatian publik terhadap pentingnya penegakan hukum yang akuntabel di Kabupaten Lumajang.
Kedua organisasi menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi, agaar aparat penegak hukum terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di masyarakat.
