BERITABANGSA.ID, LUMAJANG – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin menunjukkan peran vitalnya dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Lumajang.
Hal ini disampaikan Idawati, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang dari Fraksi PPP.
Dia menyatakan kehadiran BUMDes bukan hanya penting, tapi strategis dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Jika BUMDes dikelola secara serius dan profesional, desa bisa menjadi mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Desa,” ujar Idawati, Rabu (23/7/2025).
Kata politisi PPP ini, banyak manfaat Nlnyata di tengah masyarakat. BUMDes kini menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Pendapatan yang dihasilkan tak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan UMKM lokal.
“Beberapa unit usaha yang telah sukses antara lain peternakan puyuh dan ayam petelur, pengelolaan bank sampah, serta kios ruko yang digunakan untuk usaha makanan dan jasa,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Idawati, BUMDes sinergi dengan koperasi “Merah Putih” yang diinisiasi oleh Presiden juga tengah diperkuat agar mampu memperluas dampak ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat desa.
Menurut Idawati, masih ada tantangan yang menghambat. Meski prospeknya menjanjikan, Idawati menggarisbawahi bahwa BUMDes masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemahaman masyarakat.
Banyak warga yang menganggap modal BUMDes sebagai dana hibah, bukan sebagai dana bergulir yang harus dikembalikan untuk kelangsungan usaha.
Selain itu, legalitas kelembagaan yang belum kuat menyebabkan sebagian besar BUMDes kesulitan mengakses pendanaan tambahan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan minimnya pendampingan dari instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), juga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan yang profesional.
Menariknya, kata politisi asal Kecamatan Randuagung ini, banyak BUMDes di Lumajang yang merekrut tenaga kerja dari warga dan perangkat desa secara gotong- royong.
Saat usaha mulai menghasilkan keuntungan, pembagian hasil pun dilakukan secara adil. Bahkan, suku bunga pinjaman dalam program usaha disesuaikan dengan kondisi warga, tidak bersifat komersial seperti lembaga keuangan konvensional.
“DPRD Lumajang bersama DPMD berkomitmen untuk terus mendorong pendampingan dan evaluasi berkala terhadap seluruh BUMDes,” paparnya.
Menurut Idawati, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar keberadaan BUMDes benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa alokasi 20 persen Dana Desa sesuai regulasi terbaru kini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui program BUMDes.
BUMDes di Lumajang, diterangkan Idawati, bukan sekadar badan usaha, melainkan simbol kemandirian desa. Dengan semangat kebersamaan, dukungan regulasi yang tepat, serta pendampingan berkelanjutan dari DPRD dan DPMD, harapan untuk melihat desa-desa di Lumajang berdiri di atas kaki sendiri bukan lagi angan-angan.
“Kami ingin setiap desa punya BUMDes yang kuat, legal, dan mampu menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Idawati.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
