BERITABANGSA.ID, MAGETAN – Dua calon Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 dan Basuki Babussalam dari Paslon nomor urut 2, kini tengah menghadapi tekanan serius.
Keduanya saat ini menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021-2022.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Suyatni dan Basuki dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur sejak Senin (11/11/2024).
Mereka tergabung dalam daftar sejumlah mantan anggota DPRD Jatim lain yang diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam skandal dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
Kasus ini memicu keprihatinan sejumlah kalangan, termasuk dari Dimyati Dahlan, seorang aktivis anti-korupsi asal Magetan.
Dimyati menilai sangat ironis bila calon pemimpin daerah, yang diharapkan bersih dari korupsi, malah terlibat dalam penyidikan KPK.
“Sangat ironis, mau jadi wakil bupati harusnya ya bersih dari korupsi. Ini kok malah jadi terperiksa di KPK dalam pengembangan dugaan korupsi dana hibah. Memalukan,” ujar Dimyati dari kediamannya di Desa Banjar Panjang, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Kamis (14/11/2024).
Dimyati juga menyampaikan kekhawatirannya tentang masa depan Magetan jika salah satu dari calon yang terlibat pemeriksaan KPK ini berhasil terpilih.
Ia menyebutkan bahwa seandainya mereka nanti menjadi pemimpin daerah, namun ditetapkan sebagai tersangka, kondisi itu akan menimbulkan dampak serius bagi stabilitas pemerintahan.
“Saya gak bisa membayangkan bila nanti mereka ada yang menang di pilkada ini dan jadi wakil bupati Magetan, namun juga di tetapkan tersangka oleh KPK. Terus bagaimana?” ucapnya penuh keprihatinan.
Dimyati mengajak masyarakat Magetan untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Ia menekankan pentingnya memilih calon yang bersih dari rekam jejak korupsi untuk masa depan kabupaten yang berada di lereng Gunung Lawu itu.
“Pesan saya hati-hati milih bupati dan wakilnya untuk masa depan Magetan. Pilih yang bersih, paling tidak yang belum pernah terindikasi korupsi. Kalau calon mantu saja terlibat masalah seperti mencuri ayam, biasanya orang desa langsung membatalkan pernikahan. Apalagi ini calon wakil bupati yang tersangkut dugaan suap dana publik,” paparnya.
Meskipun demikian, Dimyati menyerahkan sepenuhnya kepada warga Magetan untuk menentukan pilihan mereka dalam ajang pilkada yang segera berlangsung.
“Tapi semua kembali ke warga, karena ini demokrasi. Silahkan pilih pemimpin sesuai selera Anda semua,” tutupnya.
KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan dua calon wakil bupati Magetan ini.
Namun, sorotan masyarakat terhadap integritas calon pemimpin di Magetan kini semakin meningkat, mengingat dampak dari skandal ini terhadap citra pemerintahan lokal.
