BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Sygma research anda consulting (SRC) Surabaya, menggandeng PWI Jatim, bertekad mengawal demokrasi, Pemilukada 2024 secara bersih dan beradab.
Demikian terungkap dalam diskusi terbuka SRC, yang menghadirkan narasumber Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, sejumlah doktor ilmu politik, akademisi, mahasiswa, praktisi dan jurnalis, di Hall Abdul Aziz PWI Jatim, Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya, Rabu (18/9/2024).
CEO Sygma, Ken Bimo Sultoni, menegaskan pentingnya menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berlandaskan moralitas, transparansi, dan rasa keadilan.
“Demokrasi yang bersih bukan hanya tentang Pemilu yang adil, tetapi juga mencakup bagaimana kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dijaga di setiap elemen pemerintahan dan masyarakat. Demokrasi beradab tidak sekadar kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan yang berdasarkan etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Diskusi ini menghadirkan tokoh penting seperti Lutfil Hakim, Ketua PWI Jatim, yang menyoroti peran pers dalam proses Pilkada.
Lutfil menyampaikan, “Pers harus mendorong partisipasi publik dan memahami kapasitas dirinya dalam mengawal proses demokrasi.”
Sementara itu doktor Jamil, Akademisi dari Universitas Bhayangkara Surabaya, mengkritisi relasi politik dan hukum dalam Pilkada.
Dia menyatakan bahwa ASN dan aparat sering digunakan sebagai alat oleh petahana dalam kontestasi politik.
Di sisi lain Doktor Harliantara, Dekan Fikom Unitomo, menekankan pentingnya integritas dalam masyarakat dan menyebutkan bahwa kontrol terhadap masa jabatan kepala daerah diperlukan untuk menjaga demokrasi yang sehat.
Hal itu ditegaskan Doktor Umar Sholahudin dari Universitas Wijaya Kusuma juga memberikan perspektif tentang peran “invisible hand” dalam Pilkada.
Dia juga mengajak untuk memperkuat kelompok oposisi non-parlemen sebagai penyeimbang proses politik.
Dalam sesi tanya jawab, Nashir, aktivis dari Malang, mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi yang bersih dan beradab di daerah yang kerap terpinggirkan.
Dia juga mempertanyakan bagaimana mengatasi intervensi institusi negara dalam proses demokrasi tanpa merusak hubungan antara masyarakat sipil dan negara.
Acara ini ditutup dengan ajakan dari Ken Bimo Sultoni untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik, serta memastikan bahwa demokrasi dapat dijaga di semua tingkatan, dari nasional hingga akar rumput.
>>> Baca berita lainnya di google news beritabangsa.id
