BERITABANGSA.ID – MALANG – DPRD Kabupaten Malang menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak optimal. Bahkan DPRD minta Pemerintah Kabupaten Malang mengkaji ulang BUMD tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, mengatakan capaian kinerja beberapa BUMD yang tidak optimal akan dikaji ulang.
“Itu lagi disoroti oleh teman teman fraksi di DPRD Kabupaten Malang,” ujarnya Senin (19/6/2023) petang.
Saat sidang paripurna, pandangan umum fraksi- fraksi meminta kajian ulang terkait kinerja beberapa BUMD milik Pemkab Malang.
“Nanti kita cari jalan keluarnya perihal kinerja BUMD yang tak optimal, seperti apa caranya agar bisa jalan sesuai yang diharapkan,” ujarnya.
Terkait keberadaan Kawasan Industri Gula Masyarakat (Kigumas) yakni Pabrik Gula di Kecamatan Gondanglegi, ada masalah temuan dari BPK terkait aset yang cukup besar di Kigumas.
“Itu seperti apa, karena sudah puluhan tahun pabrik tidak digunakan karena status hukumnya,” tukasnya.
Namun saat ini, status Kigumas sudah ada putusan dari Mahkamah Agung dan dilanjutkan langkah konkret.
“Kigumas mengajukan beberapa opsi ke Pemkab dan harus ditindaklanjuti seperti apa, DPRD memberi saran agar tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Malang akan melihat perkembangan Kigumas ini sebelum memberikan saran ke Pemkab Malang.
Perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2022 yang tidak memenuhi target, DPRD masih melakukan pembahasan.
“Kita bahas soal itu Mas, setelah paripurna kemarin hasil penyampaian Bupati dan PU fraksi dan jawaban Bupati. Nanti kita dalami apa kendalanya, solusinya seperti apa kita dalami lebih jauh lagi,” pungkasnya.
Dalam jawaban Bupati saat rapat Paripurna, untuk PAD 2022 dari target 983 miliar rupiah terealisasi 763 miliar rupiah.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
