BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Di tengah maraknya polemik dan pembubaran agenda nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) justru menghadirkan ruang diskusi terbuka bagi mahasiswa. Melalui bedah film yang digelar Departemen Studi Pembangunan ITS, Rabu (13/5/2026) malam, Kampus Pahlawan menegaskan komitmennya menjaga marwah akademik sebagai ruang dialektika yang sehat dan konstruktif.
Kegiatan yang diinisiasi Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) tersebut menjadi bagian dari mata kuliah Kajian Agraria.
Film dokumenter yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua itu dijadikan medium pembelajaran untuk mengasah sensitivitas sosial serta daya kritis mahasiswa dalam membaca arah kebijakan publik.
Forum diskusi menghadirkan dua perspektif berbeda, yakni akademik dan jurnalisme. Hadir sebagai narasumber jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso serta dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa SIP MA.
Di hadapan mahasiswa dan dosen yang memenuhi ruang diskusi, film tersebut dipandang bukan sekadar karya yang memantik kontroversi, melainkan studi kasus yang relevan untuk mengurai persoalan pembangunan, relasi kekuasaan, hingga dampak kebijakan negara terhadap masyarakat di tingkat akar rumput.
Dosen yang akrab disapa Icha itu menilai, kebijakan publik idealnya lahir melalui pendekatan bottom-up dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis tidak pernah lepas dari konsekuensi dan trade-off sehingga mustahil memuaskan seluruh pihak secara sempurna.
Karena itu, kata dia, prinsip keadilan sosial harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses perumusan kebijakan. Icha menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, wajib menjadi fondasi dalam pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, konsep keadilan sosial menurut pemikiran Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi.
Ketiga dimensi tersebut dinilai relevan untuk membaca persoalan yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.
“Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Icha juga menyinggung pentingnya menjunjung amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki kemampuan argumentasi dan nalar kritis ketika nantinya berada dalam posisi sebagai pengambil kebijakan. Sebab, kebijakan publik tidak dapat semata-mata diukur dari aspek ekonomi dan pertumbuhan investasi.
“Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso menyoroti film dokumenter sebagai medium yang memiliki kekuatan membangun kesadaran publik terhadap suatu persoalan.
Ia menyebut dokumenter umumnya bersifat investigatif karena merekam realitas yang benar-benar terjadi di lapangan.
Narasi yang dibangun dalam film dokumenter, lanjut Ambro, memiliki daya pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik sekaligus memperluas pengetahuan masyarakat terhadap isu tertentu.
Ia juga menilai unsur provokatif dalam film dokumenter merupakan hal yang lumrah selama dimaknai secara sehat dan kritis.
“Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan,” jelasnya.
Ambro menegaskan, kampus merupakan ruang paling tepat untuk mengeksplorasi gagasan, kritik, dan pemikiran alternatif melalui pendekatan akademik.
Karena itu, ruang-ruang diskusi harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi yang berpotensi membatasi kebebasan berpikir mahasiswa.
“Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, ITS kembali menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis mahasiswa.
Diskusi semacam ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem daratan.
