BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Mesin pelaksana program Bangga Kencana 2026 mulai dipanaskan. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengonsolidasikan kekuatan internal sekaligus mempererat kolaborasi dengan mitra strategis melalui kegiatan peningkatan sinergi dan pembinaan pegawai, Senin (30/3/2026).
Momentum pasca-Lebaran dimanfaatkan sebagai titik tolak penguatan motivasi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih siap menghadapi target pembangunan keluarga tahun ini. Konsolidasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan seluruh lini bergerak dalam ritme yang sama.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sukamto, menegaskan bahwa pembinaan pegawai bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kualitas eksekusi program di lapangan.
“Momentum ini kami gunakan untuk memperkuat motivasi ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pelaksanaan program 2026 berjalan optimal,” ujarnya.
Sukamto membeberkan, terdapat lima fokus utama yang menjadi prioritas pelaksanaan tahun ini. Di antaranya keberlanjutan quick wins Program Bangga Kencana, penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di daerah, penguatan peran serta masyarakat melalui Kampung KB, penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesertaan KB pascapersalinan (KBPP), serta penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
Pembinaan pegawai digelar secara sederhana dengan memanfaatkan fasilitas kantor. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk konkret dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Namun demikian, aspek kedisiplinan ASN tetap menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi.
“Kami masih memiliki pekerjaan rumah, terutama terkait disiplin pegawai di beberapa wilayah. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Di sisi lain, BKKBN Jawa Timur juga terus mengakselerasi dukungan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD. Program ini menjadi salah satu intervensi kunci dalam percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan data manual kabupaten/kota, dari 1.610 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, sebanyak 1.037 unit atau sekitar 64,41 persen telah mendistribusikan MBG kepada sasaran 3B. Sementara itu, data dari aplikasi Badan Gizi Nasional mencatat dari 3.208 SPPG operasional, sebanyak 2.612 unit atau sekitar 62,72 persen telah menjalankan distribusi.
Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga mulai terlihat signifikan. Dari total 93.729 kader yang tersebar di Jawa Timur, sebanyak 16.129 orang atau sekitar 17,30 persen telah terlibat aktif dalam distribusi MBG.
“Hingga saat ini capaian distribusi MBG 3B di Jawa Timur sudah sekitar 64 persen. Kami terus berkolaborasi dengan mitra wilayah Badan Gizi Nasional untuk memperluas cakupan,” kata Sukamto.
Penguatan distribusi MBG tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga agar intervensi gizi dapat menjangkau lebih banyak sasaran, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting yang masih relatif tinggi.
Ketua DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jawa Timur, Senja Susanti, menambahkan bahwa sekitar 1.500 penyuluh KB yang tersebar di 38 kabupaten/kota terus bergerak aktif di lapangan. Mereka menjadi ujung tombak dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat.
“Penyuluh KB berperan dalam memberikan KIE terkait keberlanjutan program quick wins serta mendukung distribusi MBG 3B,” ujarnya.
Menurutnya, penyuluh KB bekerja secara kolaboratif bersama Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari kader KB, kader PKK, serta tenaga kesehatan.
Mereka melakukan pendampingan rutin, mulai dari edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penyuluhan langsung kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan baduta.
Setiap tim pendamping ditargetkan menjangkau minimal 10 keluarga sasaran setiap bulan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk memastikan pesan program tersampaikan secara langsung dan tepat sasaran.
“Melalui edukasi yang berkelanjutan, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, Program Bangga Kencana, dan pencegahan stunting semakin meningkat,” jelasnya.
Berdasarkan capaian terbaru, prevalensi stunting di Jawa Timur tercatat sekitar 14,7 persen, berada di bawah rata-rata nasional.
Meski demikian, upaya percepatan tetap digencarkan melalui perluasan distribusi MBG 3B sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 115.
Ke depan, optimalisasi peran SPPG di seluruh kabupaten/kota menjadi perhatian. Pemerataan distribusi MBG diharapkan mampu menjangkau minimal 10 persen sasaran secara merata, dengan dukungan penuh dari kader Tim Pendamping Keluarga di lapangan.
