BERITABANGSA.ID, LUMAJANG — Kajian hukum yang ditulis advokat Basuki Rakhmad menyoroti dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang disebut terkait denhan aktivitas tambang pasir. Analisis tersebut menyebut indikasi pola terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) perlu diuji melalui pembuktian hukum, bukan sekadar persepsi publik.
Dalam kajiannya, ia juga menyinggung narasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan pengumpulan pemilik stockpile di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, oleh pihak yang disebut sebagai “terduga pemeras berkedok penanganan BBM ilegal”. Ia menegaskan tuduhan tersebut harus diverifikasi melalui mekanisme resmi dan asas praduga tak bersalah.
“Setiap tindakan yang mengatasnamakan penegakan hukum wajib memiliki dasar kewenangan, prosedur jelas, dan tujuan sah. Tanpa itu, berpotensi melanggar asas legalitas,” ungkap Basuki yang akrab dipanggil Okik, Rabu (25/2/2026).
Kajian tersebut menilai kebocoran subsidi BBM dapat berdampak pada kelangkaan energi, kenaikan biaya logistik, serta ketidakadilan bagi masyarakat. Karena itu, penanganan kasus tidak boleh hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri rantai distribusi hingga pihak pengendali dan penadah.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang dan DPRD Kabupaten Lumajang menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka melalui rapat dengar pendapat, audit distribusi, serta penyediaan kanal aduan publik.
“Negara hukum diuji ketika ada dugaan praktik menyimpang. Jawabannya harus berupa transparansi, pengawasan nyata, dan penegakan hukum berbasis bukti,” tegasnya.
Kajian ini merekomendasikan audit rantai pasok BBM subsidi, penertiban tambang berdasarkan izin, serta perlindungan bagi pelapor guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
