BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Di tengah rendahnya akses pendidikan tinggi dan tantangan relevansi lulusan, pemerintah menegaskan bahwa revitalisasi perguruan tinggi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga masa depan peradaban bangsa.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Profesor Doktor Fauzan.
Dia menilai pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap kebijakan ekonomi dan sosial.
“Hanya dengan pendidikan bermutu, bangsa Indonesia akan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pendidikan adalah kunci dari segalanya,” ujar Fauzan, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, revitalisasi pendidikan tinggi harus diarahkan untuk memperkuat mutu, meningkatkan relevansi lulusan, serta memastikan perguruan tinggi mampu menjawab persoalan konkret yang berkembang di masyarakat.
Fauzan menegaskan penguatan kelembagaan dan tata kelola tridarma perguruan tinggi perlu dijadikan pijakan utama dalam mengelola kampus di tengah tekanan nasional dan global yang semakin kompleks.
“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan revitalisasi pendidikan tinggi. Revitalisasi membutuhkan modal yang kuat, terutama modal empiris berupa data yang akurat untuk merumuskan kebijakan dan arah pengembangan perguruan tinggi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa amanat konstitusi secara jelas menempatkan pendidikan tinggi sebagai pilar kemajuan bangsa.
Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
Dalam kerangka tersebut, pendidikan tinggi diposisikan sebagai penyangga utama peradaban bangsa sekaligus pusat pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing.
“Perguruan tinggi adalah penyangga lahirnya peradaban bangsa. Jika perguruan tinggi dikelola dengan baik dan unggul, maka peradaban bangsa ini juga akan ikut unggul,” ucapnya.
Fauzan kemudian memaparkan sejumlah data empiris pendidikan tinggi nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 4.416 perguruan tinggi dengan 303.067 dosen dan hampir 10 juta mahasiswa.
Namun, sebaran mahasiswa masih terkonsentrasi pada program studi sosial humaniora serta sains dan teknologi, sementara penguatan program berbasis STEM terus didorong pemerintah.
Di sisi lain, pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi tiga persoalan utama, yakni mutu, relevansi, dan akses.
Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi nasional masih berada di kisaran 32 persen. Di Jawa Timur, APK tercatat 31,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional.
Rendahnya APK tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Selama ini, peningkatan partisipasi banyak ditopang oleh skema beasiswa seperti KIP-K, beasiswa pusat dan daerah, serta dukungan filantropi.
Namun, Fauzan menilai kebijakan itu perlu lebih difokuskan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki akses dan minat melanjutkan ke perguruan tinggi.
Selain persoalan akses, perguruan tinggi juga dituntut beradaptasi dengan karakter Generasi Z. Generasi ini mengharapkan pendidikan yang aplikatif, berbasis keahlian spesifik, terhubung dengan dunia industri, memberikan kepastian kerja, serta didukung sistem pendidikan yang fleksibel dan berkelanjutan.
Karena itu, revitalisasi pendidikan tinggi harus diarahkan pada penguatan pengelolaan tridarma agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Perguruan tinggi dituntut menciptakan keunggulan, kebaruan, nilai kesejahteraan, serta budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Empat aspek itu menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia tetap bertahan, adaptif, dan relevan dalam menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Fauzan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
