BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Kasus perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tren peningkatan kekerasan terhadap anak sepanjang 2021 hingga 2025.
Pada awal 2025 saja, Kementerian PPPA mencatat sedikitnya 4.664 kasus kekerasan anak, dengan perundungan sebagai salah satu bentuk dominan.
Merespons situasi tersebut, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Surabaya bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menggelar workshop nasional bertajuk deteksi dini perundungan melalui analisis sosiometri.
Kegiatan yang berlangsung Senin pagi di Gedung Unusa Tower itu diikuti guru sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Surabaya.
Rektor Unusa, Tri Yogi Yuwono, menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang nir-kekerasan.
Menurut dia, sekolah harus dipahami sebagai ruang mikrososial tempat relasi antarsiswa membentuk dinamika kekuasaan, dominasi, dan keterasingan. Dalam konteks inilah analisis sosiometri menjadi instrumen penting.
Tri Yogi menilai penanganan perundungan selama ini masih bersifat reaktif. Kasus baru ditangani setelah muncul laporan, layaknya pemadam kebakaran.
“Di perguruan tinggi kita belajar bahwa data adalah kekuatan. Sosiometri memungkinkan kita beralih dari pendekatan reaktif ke prediktif,” ujar profesor ini.
Dengan memetakan hubungan sosial di dalam kelas, guru dapat mengenali siswa yang terisolasi sebelum menjadi korban, serta mendeteksi potensi pelaku sebelum perilaku dominatif berkembang menjadi kekerasan.
Ia menyebut sosiometri berfungsi sebagai radar psikososial. Siswa yang tidak dipilih oleh teman sebayanya atau terpinggirkan dalam relasi sosial merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
“Tugas pendidik bukan hanya mengajarkan matematika atau sejarah, tetapi memastikan tidak ada satu pun anak yang merasa sendirian di tengah keramaian,” kata Tri Yogi.
Menurut dia, analisis sosiometri memiliki tiga kekuatan utama dalam pencegahan perundungan, yakni mengidentifikasi risiko sejak dini, memahami struktur kekuasaan di lingkungan siswa, serta memungkinkan intervensi yang lebih cerdas dan terukur.
Perspektif keagamaan turut mengemuka dalam workshop tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Doktor Sruji Bahtiar, menilai perundungan berakar pada persoalan batin dan mentalitas.
Ia menekankan pentingnya perbaikan hati sebagai fondasi menjauhi perilaku kekerasan, meskipun pengetahuan dan regulasi tetap diperlukan sebagai penyangga sistem.
Menurut Bahtiar, pola pikir seseorang akan memengaruhi tutur kata, tindakan, hingga kebiasaan yang pada akhirnya membentuk karakter.
“Ketika pikiran baik dibiasakan, tindakan baik akan mengikuti. Dari situlah karakter dan mentalitas terbentuk,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengenalan diri dan pembentukan hati yang bersih harus menjadi bagian dari proses pendidikan, terutama dalam membangun ketahanan moral siswa.
Sementara itu, pakar sosiologi Universitas Negeri Jember, Doktor Rojabi Azharghany, memaparkan hasil penelitiannya di sejumlah boarding school tingkat SMP dan SMA.
Ia menemukan bahwa perundungan kerap berakar dari beban aktivitas dan tekanan mental yang berlebihan pada siswa. Dalam banyak kasus, satu anak dibebani tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan terhadap teman-temannya.
“Tanggung jawab inilah yang sering menjadi awal perundungan. Ketika terjadi kesalahan, keputusan diambil dengan dalih pendidikan mental,” kata Rojabi.
Padahal, anak yang diberi otoritas tersebut juga masih berada pada fase perkembangan mental yang rentan. Ironisnya, praktik perundungan semacam itu kerap dilegitimasi oleh orang dewasa sebagai bagian dari pembentukan karakter.
Rojabi menegaskan, sosiometri membantu memfokuskan penanganan pada seluruh pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.
Langkah awal yang tidak bisa ditawar adalah pengakuan tegas bahwa perundungan merupakan tindakan salah.
“Tidak ada cara instan untuk mengatasi perundungan. Menumbuhkan empati pada peserta didik adalah pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan setiap pendidik,” ujarnya.
Workshop ini menegaskan bahwa pencegahan perundungan tidak cukup dengan sanksi dan imbauan moral.
Diperlukan pendekatan berbasis data, pemahaman psikososial, serta keberanian untuk mengubah cara pandang lama yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari pendidikan.
