BERITABANGSA.ID, BANGKALAN – Sejumlah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat Madura, dan insan pers menggelar konsolidasi lintas elemen sebagai respons atas video viral penggusuran rumah seorang nenek lanjut usia di Surabaya.
Pertemuan ini digelar untuk meredam potensi konflik sosial yang dikhawatirkan berkembang menjadi sentimen antarsuku.
Konsolidasi berlangsung di Bukit Hidayah Resort, Dusun Gunung Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, Minggu (28/12/2025). Pertemuan tersebut diinisiasi tokoh Madura Haji Mohammad Soleh Abdijaya, yang juga Ketua Umum Pemuda Madura Bersatu (PMB).
Hadir dalam konsolidasi ini berbagai organisasi dan komunitas, di antaranya Lembah Arasia (Lembaga Aspirasi Hukum Aliansi Rakyat Indonesia), IPPAMA (Ikatan Persatuan Putra Madura), Waktu Indonesia Bersatu (WIB), Harimau (Harapan Rakyat Indonesia Maju), Kabertana, PMB, serta sejumlah kepala desa, termasuk Kepala Desa Durin Barat, Haji Nawawi.
Dalam pernyataannya, Soleh menegaskan bahwa pertemuan tersebut dilandasi keprihatinan mendalam atas peristiwa penggusuran yang menimpa seorang perempuan lanjut usia berusia sekitar 80 tahun.
Menurutnya, kasus tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai sengketa individual karena telah bergeser ke ruang publik dan berpotensi memicu konflik horizontal.
Ia menyoroti berkembangnya narasi di media sosial yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan identitas etnis tertentu.
Soleh menegaskan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan oleh oknum bernama Yasin dengan dalih membantu rekannya, Samuel, telah ditarik secara keliru ke ranah suku.
“Jangan menyeret persoalan individu lalu digeneralisasi sebagai watak suatu suku. Itu berbahaya dan tidak adil,” ujar Soleh.
Ia juga menekankan bahwa secara historis dan kultural, Madura dan Jawa memiliki ikatan yang kuat dan panjang. Upaya membenturkan keduanya, kata dia, merupakan bentuk provokasi yang berpotensi mencederai persaudaraan sosial yang telah terbangun sejak lama.
Soleh menegaskan pihaknya menolak segala bentuk kekerasan dan pertumpahan darah akibat ulah oknum.
Ia mendesak agar Yasin dan Samuel segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum demi mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Sementara itu, Ketua DPD Lembah Arasia, Bambang, menekankan pentingnya memisahkan kesalahan individu dari identitas organisasi maupun etnis.
Ia mengajak masyarakat Jawa dan Madura untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Surabaya dan wilayah sekitarnya.
Bambang mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur yang telah menangani perkara tersebut melalui jalur hukum.
Menurutnya, proses hukum yang transparan dan tegas menjadi kunci agar kasus ini tidak berkembang menjadi konflik liar di tengah masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan perwakilan PMB Kecamatan Kokop, Syafi’i, yang menyoroti peran media sosial, khususnya platform TikTok, sebagai medium yang rawan memproduksi narasi provokatif.
Ia menilai banyak konten yang beredar tidak berimbang dan berpotensi membangun stigma negatif terhadap kelompok tertentu.
Perwakilan WIB dan Harimau juga mengingatkan adanya potensi adu domba yang memanfaatkan isu organisasi, identitas suku, dan sentimen sosial demi menciptakan instabilitas.
Mereka mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap mengedepankan persatuan nasional.
Dari kalangan akademisi, perwakilan Harimau Jawa Timur menilai kasus ini telah melampaui isu ormas atau sengketa lahan. Menurutnya, persoalan tersebut telah menyentuh dimensi kemanusiaan, etika publik, dan keadaban sosial.
Ia menegaskan bahwa secara kultural masyarakat Madura menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak dapat distereotipkan sebagai kelompok yang identik dengan kekerasan.
Ia juga mengingatkan bahaya konsumsi informasi mentah di media sosial, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, tanpa diimbangi literasi digital yang memadai.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan moral, antara lain komitmen bersama untuk mengawal proses hukum terhadap oknum yang terlibat, imbauan kepada organisasi agar tidak mengeluarkan pernyataan provokatif, serta ajakan melibatkan konten kreator dalam memproduksi narasi damai berbasis sejarah dan persaudaraan Jawa-Madura.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi langkah awal meredam ketegangan sosial, sekaligus menegaskan bahwa konflik tidak boleh dibangun di atas prasangka etnis dan informasi yang menyesatkan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
