BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar seminar penguatan kelembagaan di Ballroom Hotel Eastern, Jalan Veteran, Sabtu (25/10/2025).
Seminar bertajuk “Modernisasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Merawat Demokrasi” ini dihadir Asisten I Djoko Lukito mewakili bupati, jajaran perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Bawaslu kabupaten dan jajaran, Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, serta Ketua KPU kabupaten beserta para komisioner.
Perhelatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, Direktur IDFos Indonesia, Joko Hadi Purnomo, Direktur Ademos, A Shodiqurrosyad, serta diikuti oleh para ketua partai politik, civitas akademika, dan organisasi mahasiswa.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, mengatakan out put kegiatan ini di masa depan, pihaknya ingin adaptif terhadap kehadiran digitalisasi, sehingga Bawaslu dapat lebih efektif dalam menjalankan kerja pengawasan pada Pemilu.
“Masukan dari bapak/ibu semuanya amat sangat berarti bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, terutama Pak Zulfikar yang petuahnya amat kita nantikan dan juga dari para narasumber,” tutur Handoko
Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan ini menurut Handoko, tak hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu, merawat daulat rakyat, pun memberi ruang reflektif bagi Bawaslu untuk berbenah pasca Pemilu.
Selain itu, seminar ini untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kapasitas lembaga pengawas pemilu serta sumber daya manusianya. Termasuk membangun pula sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi.
“Untuk menciptakan Pemilu ke depan yang lebih demokratis, adaptif, dan terpercaya,” tegasnya.
Asisten Sekretariat Daerah (Asda) I Djoko Lukito, menyatakan, bahwa tugas Bawaslu Bojonegoro tidaklah ringan, utamanya pada saat penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari persiapan, tahap awal, sampai dengan penetapan hasil.
“Pengawasan Pemilu tentu tidak bisa hanya oleh Bawaslu sendiri, tetapi tentu bersinergi erat dengan para pemangku kepentingan yang ada, dan peran parpol untuk mendewasakan konstituennya,” ujar Djoko Lukito.
Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, A Warsita menambahkan seluruh Bawaslu di Jatim telah berusaha melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Berdasar pengalaman, ada beberapa persoalan yang dihadapi, dan tidak seluruhnya mampu diselesaikan oleh Bawaslu. Salah satunya ialah adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sejatinya Bawaslu tidak ingin ada sengketa di MK, jika persoalan selesai di Bawaslu, berdasar itu, Bawaslu Jatim mencoba untuk merumuskan penguatan kelembagaan, sebanyak delapan bidang, dan alhamdulillah Komisi II DPR RI diberi perintah untuk itu,” terang Warsita.
Para peserta seminar tidak mendapat pemaparan semata dari para narasumber. Melainkan juga aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah isu penting mengemuka, di antaranya tantangan pengawasan kampanye di era digital, upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, serta strategi memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Peserta yang hadir dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil turut memberikan gagasan dan rekomendasi.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
