BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Para sesepuh dan tokoh lintas iman yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan menyikapi meningkatnya tensi politik dan terjadinya serentetan kerusuhan di Jakarta maupun sejumlah daerah lain.
Pesan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jalan Taman Amir Hamzah No. 8 Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno SJ, Gomar Gultom, dan Erry Riyana Hardjapamekas.
Turut hadir pula Fransicia Saveria Sika Seda, Laode Muhammad Syarif, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, serta Alissa Q. Wahid yang bertindak sebagai juru bicara.
Dalam keterangannya, Alissa Wahid menegaskan bahwa akhir-akhir ini suhu politik nasional semakin memanas.
Akumulasi kemarahan publik atas berbagai kebijakan pemerintah, menurutnya, banyak disalurkan melalui aksi di jalanan. Namun, tindakan represif aparat dinilai telah memunculkan korban jiwa.
“Total sepuluh jiwa melayang, puluhan lainnya luka-luka. Karena itu kami memberikan arahan bagaimana warga bangsa harus bersikap demi Indonesia yang adil dan damai,” ujar Alissa.
Gerakan Nurani Bangsa kemudian menyampaikan lima poin pesan kebangsaan.
Pertama, kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan negara. Segala bentuk kekerasan dan tindakan represif dalam menangani demonstrasi harus dihentikan.
Kedua, rakyat murka karena menyaksikan sebagian elite eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat hukum yang tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Karena itu, Kepala Negara diminta segera memimpin langkah-langkah pemulihan dengan menekankan etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan. Beberapa langkah yang ditekankan meliputi:
1. Evaluasi kepemimpinan dan kebijakan kepolisian agar tidak melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga.
2. Menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengutamakan keadilan ekonomi serta pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel.
3. Menghapus fasilitas pejabat publik yang berlebihan dan memastikan transparansi kekayaan penyelenggara negara.
4. Memperkuat program kesejahteraan sosial dengan inovasi, bukan dengan memperbanyak pajak atau mengurangi hak dasar rakyat.
Ketiga, memastikan prinsip supremasi sipil berjalan dalam demokrasi Indonesia. TNI dan Polri diminta tetap profesional serta fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
Keempat, membangun kesadaran publik secara persuasif dengan menumbuhkan sikap saling menjaga tanpa kekerasan, perusakan, maupun penjarahan.
Kelima, mengajak para pemuka agama, budayawan, akademisi, dan masyarakat luas untuk terus berdoa sekaligus aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara.
Gerakan Nurani Bangsa menegaskan bahwa langkah moral dan spiritual menjadi fondasi penting dalam menghadapi gejolak politik. Pesan kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam meredam konflik serta mengembalikan kehidupan bangsa pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
