BERITABANGSA.ID, SURABAYA – Universitas Airlangga (Unair) bersama UNICEF dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Diseminasi Publik Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) Jawa Timur 2025–2029 di Kampus Dharmawangsa-B UNAIR.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas skema pembiayaan alternatif daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Acara yang diprakarsai oleh UNICEF dan Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) ini mengundang berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian, mitra pembangunan internasional, akademisi, serta perwakilan sektor swasta.
Agenda utama yang diusung adalah penyusunan kerangka pembiayaan pembangunan yang lebih adaptif dan inklusif di tingkat daerah.
Ketua AILG, Dr Eko Supeno, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merancang intervensi pembangunan yang menjangkau kelompok rentan, khususnya anak-anak.
Menurutnya, Universitas Airlangga tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendorong kebijakan publik yang berbasis bukti.
Perwakilan Bappenas, Wiwien Apriliani, mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kerangka pembiayaan nasional (INFF) ke level subnasional.
Ia menyebut ISFF sebagai alat bantu dalam menentukan prioritas pendanaan dan menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi. Dokumen ini, kata Wiwien, telah diakui secara global dan diproyeksikan mampu mendukung percepatan pencapaian SDGs melalui pendekatan multi-sektor.
Sementara itu, Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, Yoshimi Nishino, memaparkan tantangan krusial yang tengah dihadapi Jawa Timur.
Ia menyebut bahwa satu dari empat anak hidup dalam kondisi miskin dan 14,7 persen anak mengalami stunting. Untuk itu, UNICEF mendorong pendekatan pembiayaan hibrida yang melibatkan APBD, filantropi, sektor swasta, hingga lembaga zakat.
Menurut perhitungan UNICEF, kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs di Jawa Timur hingga 2030 mencapai sekitar Rp1.700 triliun.
ISFF telah mengidentifikasi potensi pendanaan sebesar Rp200 triliun dari sumber publik dan swasta yang dapat dimobilisasi untuk mempercepat upaya penanggulangan stunting, memperluas akses sanitasi, serta memperkuat indikator pembangunan manusia lainnya.
Kepala DP3AK Jawa Timur, Dr Tri Wahyu Liswati, menegaskan bahwa ISFF merupakan wujud kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan internasional.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan dan transparansi pengelolaan dana menjadi prinsip utama dalam implementasi kerangka pembiayaan ini.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
Kegiatan diseminasi ini diharapkan mampu mendorong aksi nyata di tingkat kebijakan maupun implementasi, dengan memperkuat peran pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem pembiayaan pembangunan yang berkeadilan.
Di tengah kompleksitas tantangan global, ISFF menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Jawa Timur tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh peluang.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
