BERITABANGSA.ID, BOJONEGORO – Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar rapat kerja tentang aduan dugaan penipuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang banyak memakan korban, Kamis (12/6/2025).
Agenda ini diikuti oleh korban alias pelapor dugaan penipuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Hari Kristianto, Kepala Dinas Pendidikan, M Anwar Mukhtadlo, ketua dan jajaran Komisi C.
Dalam rapat terungkap, temuan adanya dugaan penipuan itu terjadi beberapa kali dan terjadi tak hanya di satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Total uang dipungut secara liar (pungli) dari para korban dalam penipuan oleh diduga oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ini mencapai Rp490 juta.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanti menyebut hal ini sebagai sindikat. Jaringan penipu andal yang suka memberi harapan palsu.
“Sehingga kita tidak hanya selesai di oknum SW, tapi kita akan dalami apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain, ini kami kembangkan agar tidak terulang kembali nantinya,” tegasnya.
“Temuan dari Komisi C, (dugaan penipuan) pengangkatan CPNS ini tak hanya terjadi di lingkup Dinas Pendidikan, tapi juga terjadi di beberapa OPD,” imbuh Supriyanto.
Saat ini pihaknya sedang dalami (dugaan penipuan rekrut CPNS) ini juga terjadi di RSUD Sosodoro dan RSUD Padangan, dan tidak menutup kemungkinan ada di OPD-OPD yang lain.
Untuk itu, rapat kerja terselenggara mengerucut pada satu kesimpulan, yakni meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono untuk menindaklanjuti kasus ini secara tegas. Serta pihaknya meminta agar oknum terduga kasus ini dibebastugaskan terlebih dahulu.
“Jadi jangan sampai, bahasanya, (oknum itu) dibiarkan berkeliaran,” tegasnya.
Menurut data dari Komisi C, korban penipuan CPNS di dinas pendidikan ada 22 orang, dan 1 orang korban dijanjikan jadi CPNS Kejaksaan di 2023.
“Besaran uang yang diminta oleh oknum terduga penipu bervariasi. Ada yang dimintai sebesar Rp40 juta, Rp50 juta dan sebagainya. Tetapi yang telah teridentifikasi di kami ada 12 orang, sekira Rp449 juta, yang lain belum,” bebernya.
Wakil Ketua Komisi C, Mochlasin Afan menekankan dinas terkait agar memiliki “early warning sistem” atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi terjadinya perilaku tak betul lebih awal. Sebab hal ini adalah preseden buruk bagi Pemkab Bojonegoro, maka diperlukan tindakan tegas guna memutus mata rantai kasus ini.
“Dan tadi kita sudah dengar komitmennya dinas pendidikan bahwa akan ada langkah tegas untuk membuat efek jera, kita ingin ada segera langkah teknis yang cepat segera untuk menyelesaikan persoalan ini, kita zero toleran untuk perilaku ini,” tukasnya .
Anggota Komisi C dari Feaksi PDI Perjuangan, Natasha Devianti menambahkan kasus ini sebetulnya sudah lama, sejak 2019 hingga kini belum ada penyelesaian, oknum ini belum disanksi.
“Maka kami minta klarifikasi dengan berbagai pihak, karena oknum masih bebas berkeliaran dan ada korban lagi pada 2023, jangan sampai ada korban lagi,” tambahnya.
Menanggapi persoalan itu, Plt Kepala BKPP, Hari Kristianto mengatakan ranah penegakan disiplin ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Karena oknun itu PPPK, maka harus patuh terhadap peraturan pemerintah tentang disiplin PNS,” terangnya.
Disinggung masuk ranah pidana di kasus ini, Hari mengaku jika ada pihak yang melaporkan ke aparat penegak hukum (APH), maka akan jadi bahan yang bagus bagi BKPP.
“Bagi kami itu hal yang bagus dalam rangka materi untuk penegakan disiplin bagi oknum bersangkutan,” tutur Hari Kristianto.
“Sebagaimana kata Pak Ketua Komisi, bahwa untuk keterlibatan pihak lain ini saya hindari, jadi di dinas pendidikan ini tidak ada cerita keberlanjutan seperti ini,” sahut Kepala Dinas Pendidikan, Anwar Mukhtadlo.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
